Infokaltim.id, Tenggarong- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Wiyono melaksanakan rapat tindak lanjut BBM solar bersubsidi untuk petani dan nelayan di Kukar, Selasa (28/3/2023).
Rapat tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Daerah terkait kebijakan BBM bersubsidi sesuai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian.
Wiyono menyebutkan BBM bersubsidi untuk saat ini yang sudah berjalan dan terfasilitasi adalah para nelayan di Kukar, sementara bagi para petani masih dirancang terkait regulasinya.
“Sementara ini yang relatif sudah bisa berjalan itu untuk nelayan sudah terfasilitasi BBM bersubsidi, tapi khusus petani ini masih belum,” kata Wiyono.
Ia melanjutkan, tujuan dari program tersebut untuk meringankan beban petani dan nelayan dalam hal biaya produksi, sehingga biaya pengeluarannya akan lebih kecil dan bisa menutupi biaya operasionalnya.
“Rapat hari ini dalam rangka memfasilitasi para nelayan dan petani untuk mendapatkan BBM bersubsidi, karena kalau sudah didapatkan BBM bersubsidi sehingga bisa meringankan mereka,” jelas Wiyono.
Sementara itu untuk mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, kata Wiyono, ke depan akan menjadi kewenangan dari pihak Pertamina melalui SPBU yang ditunjuk. Hal itu dilakukan, agar para nelayan dan petani yang selama ini tidak bisa mengakses BBM bersubsidi menjadi terlayani.
“Makanya rapat ini untuk menyingkronkan dan berkoordinasi kembali dengan pihak Pertamina. Nanti supaya BBM tersubsidi itu dirasakan nelayan dan petani,” ujarnya.
Selain itu, Wiyono menjelaskan, jumlah kuota penerima BBM bersubsi akan diajukan oleh Pemda berdasarkan data yang tercatat semisal di sektor pertanian akan dihitung dari alat-alat pertanian yang menggunakan BBM.
“Untuk mesin bajaknya, panennya, kita lihat dulu, nanti berdasarkan data itu. jadi yang menentukan tetap pihak Pertamina. Sementara ini kita fasilitasi agar bisa mengakses dulu,” pungkasnya.
[Rfr |Ard | Ads Kominfo Kukar].