Infokaltim.id, Bontang– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan beberapa saran dan masukkan kepada Pemerintah Kota Bontang dalam pandangan umum terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Tiga Raperda tersebut adalah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Penyelenggaraan Perpustakaan.
Abdul Malik, Ketua Fraksi PKS, menekankan bahwa masalah uji tera timbang harus digalakkan lagi di pasar-pasar Kota Taman dan pembangunan Laboratorium Tera harus menjadi prioritas di tahun 2023. Selain itu, fraksi ini juga meminta kepada Pemkot Bontang agar segera merealisasikan rencana pengadaan lahan untuk pemakaman bagi warga muslim di Kecamatan Bontang Barat.
“Pemkot Bontang diharapkan untuk memaksimalkan manfaat taman-taman kota, di antaranya dengan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas,” ujar Malik.
Fraksi PKS juga menyerukan kepada Pemkot untuk memanfaatkan perpustakaan yang ada di Kota Taman sebagai sarana peningkatan minat baca masyarakat Bontang.
Mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Fraksi PKS meminta agar pemerintah memiliki data akurat berupa tampilan Peta Potensi Industri unggulan Bontang. Hal ini diharapkan dapat membantu menghindari kasus-kasus di mana investor menarik diri dari rencana investasi mereka.
“Dengan data dan tampilan yang akurat, diharapkan tidak ada lagi kasus investor yang menarik diri dari rencana berkontribusi dalam memajukan industri di Kota Taman,” pungkas Malik.
[Lin|Ard|Ads dprd btang]