Infokaltim.id, Samarinda- Jajaran Komisi II DPRD Samarinda melakukan hearing mengenai progres penyerapan anggaran tahun 2023 serta kendala-kendalanya dan usulan skala prioritas anggaran tahun 2024 dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Samarinda, Kamis (20/07/2023).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakruddin. Dia menyebutkan pihaknya menggelar rapat tersebut membahas antara lain program meningkatkan kualitas perencanaan, peningkatkan kedisplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, ;angkah-langkah yang dilaksanakan oleh Bapenda Samarinda dalam meningkatkan dan realisasi anggaran serta pendapatan asli daerah (PAD).
“Rapat ini juga menjadi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan secara aktif. Beberapa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan Bapenda yang mempermudah masyarakat untuk membayar pajak,” tuturnya.
Ada beberapa yg disoroti memgeni retribusi parkir karna tidak sesuai harapan, jadi kata Fuas pihaknya ingin Bapenda lebih giat lagi dalam mengelola sumber dan potensi PAD ini.
“Sisi lain juga kami mengapresiasi apa yang sudah dicapai saat ini dengan target yang ditentukan, mengenai target retribusi pajak tepi jalan nanti akan dikoordinasikan ke Dishub, mengenai reklame dipinggir jalan perlu adanya penertiban tapi terkendala dengan dana operasional,” pungkansnya.
Kemudian, disebutkan Fuad, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Samarinda menjadi salah satu penyumbang PAD yang terbilang besar bagi pendapatan Pemkot Samarinda. Namun, juga ada beberapa kendala teknis yang perlu diselesaikan Bapenda Samarinda dan perlu terobosan, mengenai susahnya membayar PBB yg dikeluhkan contohnya perumahan rumah sudah lunas tapi tidak bisa membayar dikarenakan ada permasalan di developer.
“Dan diperubahan akan melakukan sensus pajak daerah dan nanti disetiap rumah akan dikroscek dan akan dicoba di dua kecamatan di tahun depan seluruh kecamatan dan kalau ini berhasil untuk mencapai target kira-kira 1 triliun akan tercapai, PBB dan pajak yang lain akan dimuktahirkan dengan sensus, Reklame memang menjadi dilema pajak 9 meter tapi kota menjadi kumuh degan banyaknya reklame, mengenai iklan parpol sudah dibikin perwalinya,” bebernya.
Banyaknya papan reklame yang tidak beraturan juga disinyalir banyak yang tidak membayar pajak. Lalu perizinan juga banyak yang tidak sesuai.
[Ard|Ads]