Infokaltim.id, Tenggarong- Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid hadir pada acara Konsultasi Publik III terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan no 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian PPN atau Bappenas tersebut dilaksanakan di Hotel Jatra, Kota Balikpapan pada Jumat (04/08/2023) kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengapresiasi terkait adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappenas.
Kata dia, sebagai representasi masyarakat Kukar, dirinya menyambut dengan baik rencana perpindahan IKN di sebagian wilayah Kukar itu.
Dengan perpindahan IKN tersebut Rasid berharap membawa dampak yang baik bagi masyarakat Kukar maupun Kaltim.
“Harapannya perpindahan IKN ini memberikam kesejahteraan kepada masyarakat kita di Kukar dan Kaltim,” kata Rasid.
Politisi dari Partai Golongan Karya itu menilai, kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Bappenas merupakan bentuk komitmen pemerintah terutama dalam melibatkam masyarakat terkait transparansi penyusunan UU IKN.
Ia berharap Rancangan Undang-Undang pembangunan IKN yang sedang dibuat dapat membawa manfaat bagi masyarakat.
Ia juga berharap, progres pembangunan IKN terus berlanjut. Menjelang Pemilu tahun 2024 ia ingin agar IKN tetap dilanjutkan meskipun presidennya diganti.
“Kami masyarakat Kukar tidak ingin ganti presiden, ganti pula kebijakan,” tegasnya
Di sisi lain, ia juga menekankan agar Badan Otorita IKN maupun Bappenas, dalam pembangunan agar hak-hak masyarakat seperti tanah pemukiman, lahan perkebunan serta tanah adat untuk diperhatikan.
“Di IKN itu ada lahan masyarakat ini harus diperhatikan juga agar pembangunan IKN tidak serta hanya di lahan yang kosong,” tutupnya.
[Rfr|Anl|Ads DPRD Kukar]