Infokaltim.id, Bontang- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bontang menyampaikan sembilan pandangannya pada saat Rapat Kerja (Raker) Pandangan Umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Di antaranya, Fraksi PKS meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan gedung Polsek Bontang Barat. Hal tersebut untuk meningkatkan pelayanan keamanan di wilayah hukum di area sekitar.
“Gedung Polsek Bontang Barat saat ini masih meminjam bangunan milik warga untuk sementara,” kata Ketua Fraksi PKS, Suharno, Senin (18/09/2023).
Selanjutnya Fraksi PKS meminta pemerintah agar merealisasikan pembangunan masjid di Gabungan Gedung-gedung Dinas (Gadis) atau Gedung Graha Taman Praja di Bontang Lestari.
Kemudian, partai yang memiliki lambang warna oranye putih ini berharap Peraturan Walikota (Perwali) tentang BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah agar direvisi.
Fraksi PKS juga mendesak pemerintah segara melakukan pengadaan lahan pemakaman umum terpadu di Bontang Barat. Lantaran tempat penguburan tersebut kian sesak, tercatat 2021 lalu lahan pemakaman tersisa 30 hingga 40 persen.
“Pemakaman di Bontang Barat semakin sempit, bahkan banyak warganya yang dimakamkan di wilayah Kutai Timur (Kutim),” ungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang ini.
Selain itu, Fraksi PKS meminta pemerintah juga merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang insentif guru swasta. Menurutnya hal tersebut bisa sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengupayakan awal reformasi bagi tenaga pendidik.
“Sekarang kan guru honorer swasta dapat Rp1 juta, kami berharap tahun depan bisa naik,” tuturnya.
Fraksi PKS juga mendorong adanya perencanaan pengadaan Klinik Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan Gedung Gadis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkup pemerintah.
“Pelayanan kesehatan mesti ditingkatkan. Bisa memanfaatkan tenaga kerja sistem outsourcing,” sebutnya.
Lalu, partai yang baru saja melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) ini pun meminta prioritas pembangunan Gedung Uji Kir dan memastikan pemanfaatannya sesuai fungsinya dengan harapan proyek itu selesai pada tahun 2023 ini.
Serta meningkatkan pelayanan dasar wajib seperti penanganan stunting menuju 14 persen dan memastikan 100 persen bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia (lansia), dan difabel.
Terakhir, mereka mendorong pemerintah untuk merealisasikan Polder Tanjung Laut pada Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya pengendalian banjir. Hal tersebut sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD) 2021-2026 mendatang.
[Mra|Adv|Anl]