Infokaltim.id, Samarinda- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan rapat pertemuan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Fuad Fakruddin menyampaikan rapat ini membahas terkait pajak reklame di musim kampanye.
Dijelaskan Fuad bahwa ada beberapa pertanyaan yang ditampung pihaknya terkait dengan pajak reklame. Khususnya reklame yang tidak berizin dan kemudian masih beroperasi.
“Tadi dari penjelasan mereka untuk persiapan atau dikeluarkan aturan baru untuk perpanjangan sementara ini distop dulu,” kata Fuad pada awak media.
Setelah itu barulah ada aturan baru kemudian diterapkan. Pihak Bapenda juga mengaku padanya sudah ada beberapa reklame yang dicopot lantaran izinnya sudah habis dan tidak diperpanjang.
Pihaknya juga menyarankan beberapa opsi terkait pembongkaran tersebut agar lebih efisien dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak.
Apalagi Wali Kota Samarinda mengingingkan kota nya terlihat bersih, dengan adanya reklame tersebut dinilai kumuh, terlebih yang pajak dan izinnya sudah habis.
Berbeda dengan reklame, belakangan ini memang sedang maraknya penggunaan digital untuk kampanye menggunakan sosial media (sosmed) berupa konten.
“Kita dari Komisi II DPRD Samarinda khawatirnya apabila mereka membayar konten misal mereka pakai konten, ini masuknya bukan retribusi. Tapi pajak konten seolah-olah mereka legal, itu yang kita hindarkan,” terangnya.
Maka dengan asumsi seperi ini, pihaknya ingin ada langkah baik dari Bapenda maupun Diskominfo Samarinda, sebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak masuk.
Diakuinya Diskominfo Samarinda juga sudah memberikan barcode untuk mengetahui apakah reklame dari caleg tersebut sudah bebas pajak atau belum.
“Saya mendukung semua aturan itu. Karena kita tahu bahwa seperti tahun sebelumnya kita melihat kontestasi pileg dan pilpres atau lainnya itu reklame tau baliho itu bertebaran dimana-mana,” jelasnya.
Pihaknya tentu menginginkan Kota Samarinda bersih dan tidak terlihat kumuh, sehingga tidak mengganggu pandangan serta tetap tertata rapi.
Diskominfo sendiri dilaporkan bakal mewancanakan biasanya untuk menggeratiskan pemasangan reklame. Ada lima, dan sisanya harus berbauar.
“Itu yang tadi kita rapat, mungkin nanti kita rapatkan lagi di rapat selanjutnya. Baru ada hasilnya seperti apa,” tandasnya.
[Anr|Anl|Ads]