Infokaltim.id, Tenggarong- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicara Mohammad Jamhari menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ke-20.
Dia mengungkapkan secara umum, Fraksi Golkar mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam menyusun Nota Keuangan RAPBD 2025 yang disampaikan oleh Pj Bupati Kukar. Namun, terdapat sejumlah catatan penting yang disampaikan Fraksi Golkar untuk menjadi perhatian bersama.
Pertama, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas penyusunan RAPBD 2025, terutama dalam menjaga stabilitas di tengah berbagai dinamika, termasuk kesiapan menyongsong pelaksanaan Pilkada.
“Fraksi Golkar mencatat bahwa pertumbuhan investasi, inflasi, dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran masih menjadi perhatian,” ungkapnya pada Senin (18/11/2024).
Kedua, fraksi menyoroti tingkat ketergantungan APBD terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini membuat perekonomian daerah rentan terhadap dinamika global, seperti fluktuasi harga minyak dan kebijakan pemerintah pusat yang memengaruhi pendapatan daerah, terutama dari sektor migas.
Tiga, pihaknya menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, stakeholder, dan masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika ekonomi yang ada.
Keempat, dengan target pendapatan sebesar Rp7,31 triliun, yang terdiri dari PAD sebesar Rp3,23 milia, dana transfer sebesar Rp6,219 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp3,23 miliar, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk cerdas dan inovatif dalam mengelola dan menggali sumber pendapatan alternatif guna mencapai target tersebut.
Lima, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menghabiskan anggaran tetapi juga menggali potensi ekonomi secara efektif dan efisien, termasuk memanfaatkan program CSR serta mengurangi angka pengangguran.
Enam, Fraksi Golkar meminta pemerintah melakukan langkah-langkah terobosan untuk mengatasi kebocoran pendapatan dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak.
Ketujuh, OPD diharapkan lebih aktif mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dengan meningkatkan prestasi daerah untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Delapan, Belanja daerah harus diselaraskan dengan RPJMD 2021–2026 dan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, menjadi salah satu fokus utama, terutama di wilayah pedalaman yang masih minim aksesibilitas,” ujarnya.
Sembilan, Fraksi Golkar menyoroti sejumlah infrastruktur yang mendesak, termasuk peningkatan jalan penghubung antar desa dan kecamatan, pembangunan jembatan untuk menghubungkan wilayah yang terpisah oleh sungai, perbaikan distribusi dan pelayanan air bersih oleh PDAM, termasuk transparansi rekrutmen pegawai PDAM.
Sepuluh, Fraksi Golkar meminta perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kukar melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk perbaikan gedung sekolah dan fasilitas belajar.
Fokus pada kompetensi guru dan penyelesaian masalah legalitas lahan sekolah, dan penghindaran belanja yang tidak mendesak, seperti pengadaan barang yang tidak relevan dengan kebutuhan sekolah.
Terakhir, Fraksi Golkar menilai bahwa program satu desa satu BUMDes perlu dievaluasi. Banyak BUMDes yang tidak aktif atau tidak memiliki program yang jelas.
“Pemerintah diharapkan memberikan dukungan berupa sarana, modal, dan ruang untuk berkontribusi pada pendapatan daerah,” pesan Jamhari.
Selain itu, Fraksi Golkar berharap RAPBD 2025 dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan menjadi instrumen untuk mewujudkan visi dan misi Kukar, terutama dalam mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami yakin bahwa melalui kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, APBD 2025 akan menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan dan memajukan Kutai Kartanegara,” tutupnya.
[Adv|DPRD Kukar]