Infokaltim.id, Tenggarong- Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Dapil III, Syarifuddin menyoroti masalah krisis air bersih yang masih dialami sebagian warga di Kecamatan Muara Badak, Marang Kayu, dan Anggana.
Menurut dia, sejumlah desa di wilayah tersebut belum memiliki akses air bersih yang dikelola oleh PDAM, yang menjadi kendala besar bagi kebutuhan dasar masyarakat.
“Masih ada beberapa desa yang belum menikmati air bersih yang dikelola PDAM,” ungkapnya.
Politikus PAN tersebut menjelaskan bahwa keterbatasan jaringan infrastruktur air bersih menjadi penyebab utama krisis ini.
Namun, ia juga mengakui bahwa membangun jaringan air bersih melalui pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Kita akui, membangun jaringan air bersih melalui pemerintah cukup mahal,” katanya.
Untuk itu, Anggota Komisi IV ini mendorong agar solusi alternatif segera diupayakan, salah satunya melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Menurutnya, program ini lebih terjangkau dibandingkan dengan pembangunan jaringan PDAM dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti yang telah diterapkan di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak.
“Program Pamsimas dikelola BUMDes, kita akan perjuangkan program Pamsimas bersama Pemkab Kukar,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Program Pamsimas yang sukses di Desa Saliki, yang menyediakan akses air bersih dengan biaya rendah, diharapkan bisa diterapkan di desa-desa lain yang menghadapi krisis air bersih di Dapil III.
Syarifuddin menekankan, pemenuhan kebutuhan air bersih adalah kewajiban pemerintah dan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Ia berkomitmen untuk memperjuangkan program Pamsimas di wilayah Dapil III agar warga dapat segera menikmati fasilitas air bersih yang layak.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi, dan kita akan terus memperjuangkan program Pamsimas bersama Pemkab Kukar,” tutupnya.
[Adv|DPRD Kukar]