Infokaltim.id, Samarinda- Perbedaan perlakuan Walikota Samarinda terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan kesalahan menjadi sorotan Anggota Komisi III DPRD Samarinda.
Rohim mempertanyakan mengapa Dinas Perhubungan (Dishub) mendapat teguran keras dari Walikota Samarinda setelah sekali melakukan kesalahan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berulang kali membuat masalah tidak mendapat tindakan tegas.
“Kita berharap sih tidak ada perbedaan perlakuan, sehingga tidak kemudian dianggap pilih kasih dan lain-lain. Artinya kalau perlakuan terhadap kepala dinas A dengan skala kesalahan A1 kemudian dilakukan teguran dengan keras, maka dengan OPD yang lain juga semestinya beliau melakukan hal yang sama,” ujar Rohim.
Menurutnya, perbedaan perlakuan ini bisa menimbulkan opini di masyarakat tentang adanya pilih kasih di internal Pemerintah Kota Samarinda. Tidak hanya itu, perbedaan perlakuan juga berpotensi menciptakan friksi antar OPD yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja yang tidak maksimal.
“Kalau terjadi perbedaan itu nanti biasanya akan menimbulkan friksi di internal sehingga kemudian akan berdampak terhadap kinerja yang tidak maksimal,” jelasnya.
Rohim menambahkan bahwa Walikota perlu menjaga harmoni tim yang dipimpinnya dengan memperlakukan semua OPD secara adil dan setara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua OPD bekerja secara profesional dalam menjalankan program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang telah dijanjikan oleh Walikota saat kampanye.
“Kita kembalikan ke Pak Walikota ya, terkait bagaimana cara beliau mengkonsolidasi dan membina kepala-kepala dinas yang menjadi pembantu beliau dalam menjalankan semua program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi sebagaimana yang sudah beliau janjikan dalam kampanye-kampanye nya” terang Rohim.
Perbedaan perlakuan ini semakin mencolok mengingat besarnya anggaran yang dikelola oleh PUPR dan dampak dari proyek-proyeknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Berbagai permasalahan seperti kasus Tugu Pesut yang menyita perhatian publik, proyek Teras Samarinda, serta permasalahan jalan dan drainase semuanya berada di bawah tanggung jawab PUPR.
“Sehingga tidak ada yang muncul opini, adanya perbedaan perlakuan antara satu OPD dengan OPD yang lain. Dan itu penting buat walikota dalam rangka untuk menjaga harmoni tim yang beliau komandoin,” pungkas Rohim.
[Arya|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
