Infokaltim.id, Samarinda- Dugaan adanya aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur, memicu keprihatinan.
Respons keras dari berbagai kalangan, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Muhammad Samsun, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan tersebut.
Ia menilai, keberadaan kegiatan tambang ilegal di kawasan pendidikan merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi.
“Ini bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tapi juga mencoreng marwah dunia pendidikan. Kawasan KHDTK itu seharusnya dijaga sebagai tempat konservasi dan riset, bukan dirusak oleh aktivitas ilegal,” ungkap Samsun, Kamis (10/4/2025).
Menurutnya, keberadaan tambang di kawasan yang diperuntukkan untuk keperluan ilmiah seperti KHDTK sangat mengancam keberlangsungan fungsi edukatif dan ekologis yang selama ini dijaga oleh Unmul.
Menyikapi situasi ini, Samsun meminta aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam. Ia mendorong dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap aktor-aktor yang terlibat, serta membawa mereka ke jalur hukum.
“Kami mendesak aparat segera turun tangan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab,” tambahnya.
DPRD Kaltim juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini, serta memastikan bahwa upaya pelestarian lingkungan dan dunia pendidikan tidak dikompromikan oleh kepentingan sempit.
[anr|anl|adv]