Infokaltim.id, Samarinda- Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan sektor perkebunan di wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan menerima kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Selasa (29/04/2025).
Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan Disbun Kaltim, Asmirilda, menyambut langsung rombongan DPRD PPU, mewakili Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan. Pertemuan tersebut menjadi wadah diskusi terbuka mengenai berbagai isu penting terkait pengelolaan usaha perkebunan di Kabupaten PPU.
Sejumlah permasalahan krusial menjadi fokus utama pembahasan, mulai dari isu legalitas lahan seperti penggunaan sertifikat masyarakat, hingga persoalan pemanfaatan areal non kehutanan terbuka (ANKT) yang terindikasi digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
Asmirilda menekankan betapa pentingnya kolaborasi antar instansi dalam menertibkan aktivitas perkebunan yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku.
“Pengawasan harus diperkuat, terutama dalam memastikan perizinan berjalan sesuai dengan kewenangan yang ada. Banyak perusahaan perkebunan yang tidak melaporkan kegiatannya kepada Disbun Kaltim, sehingga kami kesulitan dalam menindaklanjuti potensi pelanggaran,” ujar Asmirilda.
Dalam pertemuan tersebut, juga mengemuka sejumlah kebutuhan mendesak petani, seperti ketersediaan pupuk, lemahnya pengawasan terhadap proses perizinan perkebunan, serta adanya aktivitas usaha yang masih berjalan meskipun izin Hak Guna Usaha (HGU) telah berakhir.
Menindaklanjuti hal ini, Dinas Perkebunan Kaltim berharap adanya peningkatan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten PPU.
Sinergi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pengawasan perizinan perkebunan di masa yang akan datang.
[hms|anl|adv kominfo kaltim]