Infokaltim.id, Samarinda- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Panitia Khusus (Pansus) I tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pemakaman Umum yang bertujuan untuk menata kembali sistem pemakaman di Samarinda agar lebih tertib, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda ini adalah usulan agar layanan pemakaman di Samarinda dapat dikelola oleh pemerintah secara gratis. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat terkait tingginya biaya pemakaman yang harus mereka tanggung.
Wakil Ketua 2 DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan layanan pemakaman dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.
“Kami ingin memastikan bahwa layanan pemakaman bisa diakses oleh semua warga tanpa harus terbebani biaya yang mahal,” ujarnya.
Namun, Ahmad juga menyadari bahwa usulan pemakaman gratis ini masih perlu dikaji lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Samarinda, terutama terkait ketersediaan anggaran dan mekanisme pengelolaannya.
Selain membahas biaya pemakaman, rapat ini juga menyoroti ketersediaan lahan pemakaman di Samarinda yang semakin terbatas. Menanggapi hal ini, pemerintah telah menyiapkan beberapa lokasi baru, dengan lahan terluas berada di Sambutan Berita 6 seluas sekitar 14 hektare.
“Kami sudah mengidentifikasi beberapa lokasi yang bisa digunakan sebagai lahan pemakaman baru. Kami berharap lahan ini bisa segera difungsikan untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di Samarinda,” kata Ahmad.
Ia juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang memadai di lahan pemakaman baru tersebut, seperti akses jalan yang layak dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah diminta untuk tidak sekadar menyediakan lahan kosong tanpa memperhatikan aspek kenyamanan bagi masyarakat.
Sebelumnya, masalah pemakaman di Samarinda memang kerap menuai keluhan dari warga. Selain biaya yang tinggi, ketersediaan lahan yang terbatas juga menjadi kendala utama. Tak jarang, masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk memakamkan keluarganya karena ketiadaan lahan di sekitar tempat tinggal mereka.
Dengan adanya pembahasan Raperda ini, DPRD Samarinda berharap sistem pemakaman di kota ini dapat menjadi lebih baik, transparan, dan adil bagi semua masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tepat guna meningkatkan kualitas layanan pemakaman bagi warga Samarinda.
[Arya|Anl|Ads]