Infokaltim.id, Samarinda- Pembangunan Bandara Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi fokus perhatian DPRD Kalimantan Timur karena dianggap sebagai kunci utama membuka akses wilayah perbatasan yang selama ini sulit dijangkau baik melalui jalur darat maupun udara.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa proyek ini akan dibiayai melalui kolaborasi anggaran dari tiga pihak, yakni pemerintah pusat (APBN), pemerintah provinsi Kaltim, serta pemerintah kabupaten Mahakam Ulu.
“Tahun ini, prioritasnya adalah membangun runway dan apron dengan anggaran bersama dari ketiga sumber tersebut,” ungkap Ekti pada Kamis (29/5/2025).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim sudah mengalokasikan dana sekitar Rp40-45 miliar dalam APBD 2025 untuk mendukung percepatan pembangunan bandara ini.
Bandara di Mahakam Ulu dinilai strategis untuk mempercepat konektivitas dan mobilitas logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Keberadaannya juga diharapkan memperkuat posisi wilayah perbatasan di bagian barat Kaltim.
Namun, Ekti mengakui bahwa pembangunan bandara ini menghadapi beberapa kendala teknis. Saat ini, dokumen penting seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam proses penyelesaian oleh Dinas Cipta Karya Kaltim.
Proyek ini sebelumnya berada di bawah Dinas Perhubungan, namun karena masalah teknis, pengelolaannya dialihkan ke Bidang Cipta Karya sejak dua hari lalu sehingga masih dalam tahap penyesuaian.
Perubahan penanggung jawab teknis ini berdampak pada jadwal pengerjaan. Proses penyusunan dokumen diperkirakan memakan waktu hingga dua bulan, dilanjutkan dengan proses lelang selama dua bulan.
Meski demikian, Ekti berharap prosesnya dapat dipercepat agar tidak menghambat kemajuan proyek.
“Kami ingin tender segera dimulai dalam waktu kurang dari empat bulan supaya proyek berjalan sesuai target,” katanya.
Ekti juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim bersama Pemkab Mahakam Ulu akan mengawal ketat pelaksanaan pembangunan agar dana yang digunakan tepat sasaran.
Kerja sama tersebut akan diresmikan melalui nota kesepahaman antara Gubernur Kaltim dan Bupati Mahakam Ulu.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur, tapi juga upaya besar membuka isolasi wilayah, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan,” tegasnya.