Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar kerap terjadi di ruang kerja DPRD Samarinda terjadi silang dan perbedaan pendapat lumrah terjadi, hal itu merupakan dinamika politik yang wajar dalam lembaga legislatif.
“Waduh, DPR ini biasa gaduh. Saya pernah disandra di lembaga ini,” ungkap politisi PDIP dari Dapil 2 ini ketika ditanya mengenai harapan Wali Kota agar tidak terjadi kegaduhan di masa kepemimpinannya yang kedua.
Anhar menjelaskan bahwa dinamika politik di DPRD merupakan hal yang lumrah terjadi, bahkan di tingkat nasional. “Kasus Kalimantan, Mahakam, Raya Besar, Barito Pasifik. Saya disandra. Jadi wajar aja. Yang penting gak perang lah. Itu dinamika aja, biasa aja begitu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anhar membandingkan dinamika politik di DPRD Kota Samarinda dengan yang terjadi di lembaga legislatif tingkat nasional. “Di DPD RI juga kelahi juga kadang. Apalagi kita di sini. Itu dinamika biasa saja,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai langkah konkret untuk memperbaiki hubungan antara Pemerintah Kota dan DPRD, Anhar menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara kedua lembaga. Menurutnya, Wali Kota perlu hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) jika situasi memang mengharuskan.
“Yang bilang tidak bisa siapa? Yang memang bisa. Apa gunanya OPD kalau panggil wali kotanya? Kecuali kalau diinterpelasi ya memang harus wali kotanya, kecuali diwakilkan juga boleh,” katanya.
Anhar juga menjelaskan bahwa pemanggilan Wali Kota dalam RDP dilakukan sesuai dengan tingkat urgensi permasalahan yang dibahas. “Kita belum merasa urgensinya itu belum tepat memanggil beliau. Masih bisa di tingkat OPD gitu loh. Kalau sudah di tingkat dewa ya kita panggil, biar dia ada ngomong kita panggil, dalam hal sinkronisasi kan itu juga,” imbuhnya.
[Arya|Anl|Ads]