Infokaltim.id, Samarinda – Proyek-proyek infrastruktur strategis di Kota Samarinda yang bernilai triliunan rupiah menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Beberapa proyek seperti Teras Samarinda, Tugu Pesut, pembangunan terowongan, dan revitalisasi Pasar Pagi dinilai membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam pengelolaan proyek-proyek tersebut. Menurutnya, nilai proyek yang sangat besar harus diimbangi dengan tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak yang terlibat.
“Proyek-proyek ini luar biasa, nilainya triliunan rupiah. Kita tidak bisa main-main dalam urusan ini. Jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengerjaan, itu akan berdampak besar pada keuangan daerah dan tentunya kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Adnan mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi adanya permainan dalam proyek-proyek strategis tersebut, apalagi setelah mencuatnya kasus dugaan permainan dalam proyek Teras Samarinda. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk proaktif mengawasi setiap tahapan pelaksanaan proyek.
“Kita tidak mau ada oknum yang memanfaatkan proyek-proyek besar ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Setiap rupiah dari APBD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memperkaya pihak-pihak tertentu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan proyek menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan. Menurutnya, semua pihak termasuk masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang progres pembangunan, sumber pendanaan, dan penggunaan anggaran dalam setiap proyek.
“Transparansi ini penting agar masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Kalau semua informasi terbuka, potensi penyimpangan bisa diminimalisir. Inilah pentingnya kehadiran pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap RDP yang digelar DPRD,” katanya.
Adnan juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam mengawal proyek-proyek strategis tersebut. Menurutnya, fungsi pengawasan menjadi sangat krusial untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyimpangan anggaran.
“Kami dari DPRD akan terus melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam beberapa RDP yang lalu, karena informasi langsung dari pejabat yang bertanggung jawab sangat diperlukan untuk pengawasan yang efektif,” ucapnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya proyek-proyek infrastruktur di sekitar mereka. Menurutnya, pengawasan dari berbagai pihak akan membuat pelaksana proyek lebih berhati-hati dan tidak berani melakukan penyimpangan.
“Masyarakat juga punya peran penting dalam mengawasi. Kalau ada yang mencurigakan atau tidak sesuai, segera laporkan ke pihak berwenang atau ke kami di DPRD. Dengan pengawasan bersama, kita bisa memastikan proyek-proyek ini berjalan dengan baik dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Samarinda,” imbuhnya.
Adnan berharap kasus dugaan permainan dalam proyek Teras Samarinda menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih hati-hati dan transparan dalam mengelola proyek infrastruktur. Menurutnya, pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa di proyek-proyek lainnya.
“Kita berharap kasus Teras Samarinda ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek-proyek infrastruktur di Kota Samarinda. Dengan pengawasan yang ketat dan transparan, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
[Arya|Anl|Adv]