Infokaltim.id, Tenggarong– Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti indikasi penyimpangan dan ketidakefektifan program bantuan pertanian yang digulirkan pemerintah daerah.
Menurutnya, tidak semua bantuan seperti bibit dan pupuk digunakan sesuai peruntukan, bahkan ada yang merugikan keuangan negara.
“Kita akan evaluasi, misal bantuan bibit atau pupuk. Kita perlu pastikan kalau bibit itu benar-benar teroptimalkan,” tegasnya.
Ahmad Yani menekankan pentingnya pendampingan dan pengawasan agar program bantuan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Dewan dari PDI Perjuangan ini mengkritisi praktik di lapangan di mana kelompok tani yang terdaftar justru dikendalikan oleh orang-orang yang bukan petani, sehingga bantuan bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
“Misal pertanian, itu harus kita pastikan penerimanya benar-benar petani, bukan elit desa. Ini uang negara untuk kelompok, kalau orang benar tidak masalah. Tapi kalau dikasih malah dijual, itu pencurian dan tidak boleh,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan database kelompok tani dan verifikasi lapangan harus dilakukan secara berkala agar dana publik digunakan sesuai kebutuhan riil dan memberikan manfaat langsung.
Menurut Yani, program pertanian tidak boleh hanya formalitas atau dimanfaatkan oknum tertentu, melainkan harus menyentuh petani kecil yang benar-benar membutuhkan.
[rfr|anl|adv dprd kukar]