Infokaltim.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Polda Kaltim mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan terhadap kendaraan berat pertambangan.
Tujuan utama kebijakan ini bukan hanya untuk memulihkan kondisi jalan yang rusak.
Tetapi juga untuk meringankan tekanan pada anggaran daerah yang selama ini banyak tersedot untuk perbaikan infrastruktur akibat muatan angkutan tambang yang berlebih.
Kerja sama ini diharapkan dapat menekan dampak operasional perusahaan tambang terhadap jalan umum.
Selain itu, pemerintah menilai pemanfaatan jalur transportasi alternatif, seperti melalui sungai atau laut, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh angkutan berat.
Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyambut baik langkah ini.
Dia menekankan bahwa kebijakan pengawasan harus menjadi momentum bagi perusahaan tambang untuk lebih disiplin, memastikan bahwa operasional mereka tidak melebihi batas kewenangan maupun kewajiban yang berlaku.
“Dengan pengetatan pengawasan terhadap transportasi tambang, kualitas jalan publik dapat diperbaiki dan sekaligus menumbuhkan kesadaran perusahaan terhadap dampak kegiatan mereka,” kata Sapto.
DPRD menilai, konsistensi pengawasan ini akan berdampak positif pada efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Dana yang sebelumnya banyak dialokasikan untuk perbaikan jalan akibat kendaraan berat bisa dialihkan untuk pembangunan sektor lain yang lebih produktif.
Kebijakan ini juga dianggap sebagai langkah awal dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas di Kaltim.
[anr|anl|ads dprd kaltim]