Infokaltim.id, Samarinda – DPRD Samarinda meminta rencana pembangunan Teras Samarinda tahap III untuk sementara waktu ditunda.
Langkah tersebut dinilai perlu mengingat kondisi keuangan daerah yang masih terbatas dan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pemerintah daerah sebaiknya memusatkan perhatian pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan sebelum melanjutkan proyek pembangunan berskala besar.
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah saat ini belum cukup kuat untuk menanggung tambahan proyek baru.
Karena itu, anggaran yang tersedia perlu dialokasikan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya kurang sependapat jika pembangunan dilanjutkan ke tahap III. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, fokus utama harus diberikan pada program-program prioritas,” ujar Iswandi, Selasa (23/6/2026).
Ia menekankan pentingnya penerapan skala prioritas dalam penyusunan program pembangunan agar tidak terjadi penambahan proyek di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Iswandi menilai pemenuhan layanan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi dan kondisi keuangan daerah membaik, pembangunan proyek lanjutan dapat kembali dipertimbangkan.
Selain itu, ia menyoroti sejumlah proyek yang hingga kini belum selesai, termasuk Terowongan Samarinda.
Menurutnya, penyelesaian proyek yang sedang berjalan perlu didahulukan sebelum memulai pembangunan baru.
“Jika masih memungkinkan untuk ditunda, sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Teras Samarinda tahap I dan II sudah cukup, sementara fokus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan, kondisi APBD saat ini belum mendukung penambahan beban pembiayaan proyek baru.
Oleh sebab itu, pemerintah diminta lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.
Sementara itu, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 di DPRD Samarinda masih menunggu dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari pemerintah daerah. Dokumen tersebut biasanya mulai dibahas pada awal Juli.
[anr|anl|adv]