Infokaltim.id, Samarinda– Berakhirnya masa status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda tidak berarti kewaspadaan pemerintah terhadap potensi bencana ikut dihentikan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemerintah tetap perlu mempertahankan kesiapsiagaan meski status tanggap darurat telah memasuki masa akhir setelah diperpanjang terakhir kali pada 22 September 2026.
Menurutnya, penetapan maupun pencabutan status tanggap darurat memiliki sejumlah indikator yang harus dipenuhi. Ketika komponen tersebut sudah tidak terpenuhi, status dapat dihentikan. Namun, kondisi di lapangan tetap perlu menjadi perhatian karena sejumlah pemicu bencana masih ada.
“Yang penting kan tadi kewaspadaan itu harus tetap dijaga, karena pemicu dari kejadian ini masih ada, terkait dengan kebakaran, terkait dengan kekeringan ini masih ada,” kata Rohim
Ia menyebut, pemerintah bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya telah membahas langkah antisipasi untuk menghadapi kondisi tersebut. Pemerintah diminta tetap menyiapkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan apabila kondisi kembali memburuk.
Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan mobil tangki untuk membantu distribusi air bersih. Rohim juga meminta kebutuhan infrastruktur yang masih diperlukan dalam kondisi tersebut dapat tetap diakomodasi melalui perubahan anggaran daerah jika memungkinkan.
“Dengan berakhirnya status tanggap darurat ini tidak mengurangi kewaspadaan, tidak mengurangi keseriusan teman-teman, karena pemicu-pemicunya itu masih ada, sampai benar-benar sudah normal,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai kondisi karhutla dan kualitas udara di Samarinda masih dinamis, ditambah dengan persoalan kekeringan belum sepenuhnya teratasi.
Salah satu indikatornya terlihat dari kondisi Bendungan Benanga Lempake yang debit airnya masih mengalami penurunan cukup signifikan.
“Permasalahan yang sudah agak turun ini kan soal kebakaran, kemudian kualitas udara, tapi di aspek kekeringan kita belum,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tetap menjalankan langkah mitigasi dan memastikan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pasokan air bersih, tetap dapat ditangani meski status tanggap darurat nantinya tidak kembali diperpanjang.
[tra|anl|adv]