Infokaltim.id, Samarinda– DPRD Kota Samarinda belum menerima perkembangan terbaru terkait proses Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Terowongan Samarinda. Untuk memastikan tahapan yang masih harus diselesaikan, Komisi III berencana memanggil Dinas PUPR setelah masa reses.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya ingin mengetahui sejauh mana proses pemenuhan SLF yang sebelumnya masih dalam tahap menindaklanjuti rekomendasi dari tim akademisi.
“Makanya kami mungkin dalam waktu dekat akan memanggil dinas terkait. Kita ingin memastikan ada kendala apa kalau memang itu ada kendala atau sudah sampai di mana proses administrasi daripada SLF itu tadi,” kata Deni.
Deni juga ingin mengetahui posisi tahapan yang sedang dikerjakan Pemkot Samarinda, baik terkait pengujian kelayakan maupun pemenuhan administrasi. Hal itu dinilai penting agar perkembangan proyek dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat yang hingga kini masih menunggu terowongan tersebut beroperasi.
Untuk diketahui, SLF menjadi salah satu syarat penting sebelum terowongan dapat difungsikan. Selama sertifikat tersebut belum diperoleh, maka terowongan yang menghubungkan Jalan Kakap – Sulta Alimuddin itu belum dapat dibuka untuk masyarakat.
Deni berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan. Ia menargetkan sudah ada kepastian mengenai SLF pada Oktober, sehingga tahapan selanjutnya dapat berjalan dan terowongan bisa difungsikan sebelum akhir tahun 2026.
Sebelumnya, kata Deni, Komisi III telah beberapa kali melayangkan surat untuk bertemu dengan Dinas PUPR. Namun, pertemuan belum terlaksana karena adanya agenda yang beririsan.
Setelah masa reses selesai, Komisi III akan kembali mengagendakan pertemuan dengan Dinas PUPR untuk mengetahui perkembangan administrasi dan tahapan fungsional Terowongan Samarinda.
“Setelah reses kami agendakan kembali, kita akan memanggil sehingga kita ingin mengetahui sejauh mana proses tadi,” pungkasnya.
[tra|anl|adv]