Infokaltim.id, Penajam– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan memperkuat langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antisipasi kekeringan, serta pengendalian inflasi daerah. Sinergi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pelaksanaan pasar murah yang menyasar wilayah rawan pangan.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pemerintahan Kabupaten PPU, Kamis (8/10/2026), ditandai dengan penyerahan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla dan kekeringan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengatakan upaya pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama saat periode tanpa hujan berlangsung semakin panjang. Ia meminta masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan menghindari pembakaran lahan untuk membuka perkebunan maupun membersihkan pekarangan.
Menurutnya, kondisi karhutla di PPU sejauh ini masih terkendali berkat koordinasi berbagai pihak. Namun, kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk lahan gambut, tetap perlu diwaspadai karena dapat berlangsung selama beberapa hari dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
“Penanganan karhutla membutuhkan kesadaran dan kepedulian bersama, terutama di tengah kondisi hari tanpa hujan yang semakin panjang,” ungkapnya.
Sebagai dukungan terhadap upaya mitigasi bencana, BI Balikpapan menyerahkan bantuan secara simbolis berupa baju pemadam tahan api kepada perwakilan BPBD PPU. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BI Balikpapan dan disaksikan Tohar bersama jajaran pemerintah daerah.
Selain penanganan karhutla, perhatian juga diberikan pada pengendalian inflasi dan pemerataan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Tohar meminta Dinas Ketahanan Pangan menjadikan neraca ketahanan pangan dan peta kerawanan pangan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan serta lokasi intervensi pemerintah.
Ia menilai, masyarakat yang tinggal jauh dari pasar dan sentra pertanian berpotensi menanggung biaya lebih besar untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Karena itu, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah dan operasi pasar perlu mempertimbangkan kondisi geografis serta tingkat kerawanan pangan di setiap wilayah.
“Jadikan neraca ketahanan pangan dan peta kerawanan pangan sebagai instrumen kebijakan operasional,” tegasnya.
Tohar juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Bulog dalam menentukan lokasi kegiatan berdasarkan data yang akurat. Dengan pendekatan tersebut, pasar murah diharapkan tidak hanya digelar di pusat keramaian atau kawasan yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Di samping intervensi pasar, pemerintah daerah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai komoditas pangan, seperti cabai, tomat, terong, bawang daun, dan seledri. Pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung pengendalian inflasi.
“Melalui kolaborasi antara Pemkab PPU, BI Balikpapan, Bulog, BPBD, perangkat daerah, dan masyarakat, upaya penanggulangan karhutla, pengendalian inflasi, serta penguatan ketahanan pangan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya.
Rangkaian kegiatan turut ditandai dengan peluncuran Gerakan Pasar Murah dan operasi pasar Triwulan IV 2026 di PPU serta bedah buku karya penulis lokal bertajuk “Bebukuan” 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Chairur Roziqin dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hadi Saputro.
[nly|anl|adv kmf ppu]