Infokaltim.id, Samarinda – Menanggapi adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kondisi kemarau serta dampaknya terhadap kenaikan harga komoditas pangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak cepat.
Langkah konkret dan terukur dinilai sangat krusial guna menekan potensi lonjakan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat Kota Tepian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year) Kota Samarinda pada September 2026 tercatat mencapai 3,98 persen.
Fenomena iklim El Nino yang mengganggu pasokan komoditas hortikultura serta kenaikan biaya transportasi logistik imbas penyesuaian BBM menjadi pemicu utama pergerakan harga di pasar.
Sebagaimana diketahui beberapa komoditas mulai menunjukan kenaikan harga seperti cabai rawit yang tembus Rp100 ribu per kilogramnya dan kacang panjang Rp27 ribu per kilogram.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa penanganan inflasi daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan penguatan sinergi lintas sektor di bawah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Ini membutuhkan kolaborasi utuh seluruh pihak di TPID, mulai dari dinas teknis hingga unsur perbankan, untuk memantau pergerakan harga, menganalisis pemicu, dan mengeksekusi solusi di lapangan,” ujar Iswandi.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa kenaikan biaya energi akibat penyesuaian harga BBM secara langsung mengerek biaya distribusi barang dan jasa. Komoditas pangan sensitif seperti cabai rawit, tomat, minyak goreng, dan ikan merupakan sektor yang paling rentan terkena dampak kenaikan biaya angkut tersebut. Belum lagi ditambah dengan kondisi kemarau saat ini yang turut memengaruhi produksi dari petani.
Untuk mengantisipasi gejolak harga yang kian memberatkan konsumen, DPRD Kota Samarinda mendesak Pemkot Samarinda agar tidak hanya berfokus pada pemantauan data statistik, tetapi segera mengintervensi pasar secara masif menggunakan instrumen APBD yang telah disiagakan.
“Seperti optimalisasi program ketahanan pangan, menggelar operasi pasar murah, hingga menyalurkan subsidi bantuan distribusi logistik,” tegasnya.
Iswandi menekankan, indikator keberhasilan pengendalian inflasi daerah bukan sekadar menjaga angka statistik di atas kertas, melainkan memastikan masyarakat Samarinda tetap memiliki kemampuan dan daya beli yang stabil dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
[tra|anl|adv]