Infokaltim.id, Samarinda- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa saat ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk berbagai kegiatan.
Salah satunya adalah dukungan pembiayaan program Keluarga Berencana (KB) di Samarinda yang perlu menjadi perhatian bagi Pemkot Samarinda karena kegiatan itu sepenuhnya harus terealisasi, meski pemerintah daerah harus menjalankan pelayanan di tengah keterbatasan anggaran.
Tapi, kata Puji salah satu program KB yang selama ini didukung oleh anggaran pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentu mengelola anggaran Rp10 miliar dengan berbagai program pasti tidak cukup.
“Layanan KB gratis merupakan program pemerintah pusat melalui BKKBN, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat setempat,” jelasnya.
Menurut Sri Puji, Dinas P2KB menjalankan fungsi pelayanan sekaligus memastikan ketersediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat. Karena itu, dukungan pendanaan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian.
Belum terealisasinya seluruh bantuan dana pusat juga menjadi catatan dalam pelaksanaan program. Sri Puji menilai koordinasi pembiayaan diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat, DPRD Samarinda membuka peluang penguatan program melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan.
Namun, Sri Puji mengingatkan pengalokasian anggaran harus memperhatikan kondisi keuangan daerah. Pemerintah masih memiliki sejumlah kebutuhan pembangunan yang memerlukan pembiayaan.
“DPRD bisa memperjuangkan tambahan dukungan program KB melalui pokok pikiran, tetapi alokasinya tetap harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tersedia,” katanya.
Ia mencontohkan kebutuhan perbaikan sekolah serta pembangunan sektor lainnya yang juga harus masuk dalam pertimbangan penyusunan anggaran.
Sri Puji menilai penentuan prioritas menjadi hal penting agar penggunaan anggaran tetap terarah. Sehingga dia mendorong Dinas P2KB memperluas jangkauan program melalui fasilitas kesehatan yang telah tersedia.
“Puskesmas dan posyandu dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan akses layanan kepada warga,” tuturnya.
Politisi Perempuan dari Partai Demokrat ini mengharapkan agar Dinas P2KB ini terus sinergi dan mampu mengelola anggaran dengan merealisasikan program yang ada.
“Kami berharap kucuran dana dari pusat tetap ada sehingga di daerah mampu menjaga keberlanjutan pelayanan KB dengan pengelolaan anggaran yang sesuai kebutuhan, program tersebut diharapkan tetap dapat menjangkau masyarakat secara luas,” harapnya.
[ard|anl|adv]