Infokaltim.id, Penajam– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya sebagai pemasok bahan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dorongan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Hadi Saputro, saat menghadiri peresmian SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Jenebora, Kecamatan Penajam, Rabu (14/10/2026). Hadi hadir mewakili Bupati PPU Mudyat Noor.
Menurut Hadi, keberadaan SPPG tidak hanya berperan dalam memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian warga melalui keterlibatan usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan.
“Kita berharap keberadaan SPPG, khususnya di daerah 3T, bisa memenuhi standar mutu pangan. Mudah-mudahan hadirnya SPPG ini dapat memberikan harapan nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Hadi.
Ia mengatakan, pelaku UMKM setempat berpeluang terlibat dalam penyediaan berbagai kebutuhan pangan, mulai dari daging, sayur-mayur, hingga bahan makanan lainnya. Namun, keterlibatan tersebut tetap harus memperhatikan standar kualitas dan keamanan pangan yang ditetapkan.
Hadi berharap operasional SPPG di Jenebora dan wilayah lainnya dapat membuka peluang usaha sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu, manfaat program MBG tidak hanya dirasakan melalui pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga melalui tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Gustanty Dian Fitrilia, melaporkan bahwa terdapat 12 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten PPU. Dari jumlah tersebut, delapan SPPG diresmikan dalam rangkaian kegiatan tersebut.
“Izin melaporkan, dari SPPG 3T Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Di Kabupaten PPU, SPPG yang telah beroperasi saat ini berjumlah 12 unit, dan pada kesempatan ini terdapat delapan SPPG yang diresmikan,” kata Gustanty.
Peresmian SPPG tersebut merupakan bagian dari langkah BGN memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi melalui program MBG. Secara nasional, BGN meresmikan 980 SPPG secara serentak di 16 provinsi, mencakup wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Peresmian nasional dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan diikuti secara daring oleh sejumlah provinsi lain di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Kegiatan di Jenebora turut dihadiri anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, Kepala Dinas Ketahanan Pangan PPU, unsur Satgas Kabupaten PPU, masyarakat, serta pihak terkait lainnya.
Pemkab PPU berharap pengembangan SPPG dapat memperluas akses pemenuhan gizi, terutama bagi anak-anak sekolah, sekaligus memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Keterlibatan pemasok pangan dari daerah diharapkan menjadi salah satu upaya agar pelaksanaan program MBG memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
[nly|anl|adv kmf ppu]