Infokaltim.id, Penajam– Jumlah warga negara asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih relatif sedikit. Berdasarkan perkiraan sementara, jumlahnya hanya sekitar empat hingga lima orang.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU, Waluyo, mengatakan WNA yang tinggal di wilayah PPU tersebar di beberapa lokasi, termasuk Kecamatan Waru dan sejumlah kawasan permukiman lainnya.
Meski demikian, pihaknya masih perlu melakukan pengecekan kembali untuk memastikan jumlah pasti WNA yang telah memiliki KTP-el di daerah tersebut.
“Untuk KTP-el bagi warga negara asing, jumlahnya di PPU masih relatif sedikit. Sepengetahuan saya, jumlahnya sekitar empat hingga lima orang, tetapi angka pastinya perlu kami periksa kembali,” ujar Waluyo.
Ia menjelaskan, penerbitan KTP-el bagi WNA tidak bisa dilakukan seperti pelayanan bagi warga negara Indonesia (WNI). Ada sejumlah persyaratan administrasi dan dokumen keimigrasian yang harus dipenuhi sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
Disdukcapil juga melakukan verifikasi secara ketat terhadap dokumen yang disampaikan pemohon. Hal ini untuk memastikan seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak bisa menerbitkan KTP-el begitu saja tanpa pemeriksaan dokumen. Data dan status keimigrasian yang bersangkutan juga berkaitan dengan pengawasan pihak imigrasi,” jelasnya.
Menurut Waluyo, pemeriksaan tersebut penting karena status keimigrasian menjadi salah satu dasar dalam proses penerbitan dokumen kependudukan bagi warga negara asing.
Selain persyaratan penerbitan, masa berlaku dokumen kependudukan WNA juga mengikuti ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan dokumen izin tinggal yang dimiliki. Perpanjangan dokumen dilakukan dengan memperhatikan status izin tinggal bersangkutan. Namun, ia menyebut ketentuan mengenai jangka waktu masa berlaku dan perpanjangan perlu dipastikan kembali berdasarkan regulasi yang berlaku.
Waluyo juga menegaskan kepemilikan KTP-el bagi WNA tidak serta-merta mengubah status kewarganegaraan seseorang menjadi WNI.
Dokumen kependudukan tersebut merupakan identitas administrasi bagi warga negara asing yang memenuhi persyaratan, bukan bukti perubahan kewarganegaraan.
“Warga negara asing juga tidak otomatis menjadi warga negara Indonesia hanya karena memiliki dokumen kependudukan di daerah. Perubahan status kewarganegaraan harus melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]
