Infokaltim.id, Penajam– Pengawasan terhadap kawasan perumahan yang telah dihuni tetapi belum memiliki fasilitas lingkungan dan akses dasar yang memadai terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), pemerintah daerah melakukan monitoring untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan infrastruktur maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial (PSU) di kawasan perumahan.
Kepala Disperkimtan PPU, Riviana Noor, mengatakan hasil monitoring tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut. Penanganan dilakukan dengan melihat status kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pihak, baik pengembang maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, kekurangan fasilitas yang masih menjadi kewajiban pengembang akan ditindaklanjuti melalui pembinaan dan penegakan kewajiban. Sementara kebutuhan yang sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah akan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran.
“Dari hasil monitoring yang dilakukan kemudian menjadi bahan tindak lanjut. Kekurangan yang menjadi kewajiban pengembang ditindaklanjuti melalui pembinaan dan penegakan kewajiban,” ujar Riviana.
Ia menjelaskan, penanganan fasilitas lingkungan tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu status aset dan kewenangan atas fasilitas yang belum tersedia atau membutuhkan peningkatan kualitas.
Apabila kebutuhan tersebut telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, penanganannya akan diprioritaskan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Langkah tersebut juga mengacu pada rencana penyediaan PSU serta program peningkatan kualitas kawasan perumahan. Dengan demikian, hasil pengawasan tidak berhenti pada pendataan persoalan, tetapi menjadi bahan penyusunan program penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.
Di sisi lain, Disperkimtan PPU saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah (perda) tentang PSU perumahan. Regulasi tersebut disiapkan untuk memberikan pedoman dan standar yang lebih jelas bagi pengembang dalam menyediakan fasilitas lingkungan serta melaksanakan proses serah terima PSU kepada pemerintah daerah.
Riviana menyebut, aturan tersebut nantinya berlaku sebagai acuan bagi seluruh pengembang, baik yang membangun perumahan bersubsidi maupun non-subsidi.
“Saat ini kami sedang menyusun perda terkait PSU perumahan, sehingga nantinya dapat menjadi acuan standar dalam penyediaan dan serah terima PSU perumahan oleh pengembang, baik bagi pengembang perumahan subsidi maupun non-subsidi,” jelasnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]
