Infokaltim.id, Penajam– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, meminta seluruh perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran (damkar). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah PPU.
Tohar mengatakan, setiap perusahaan memiliki potensi menghadapi bencana kebakaran, terutama yang menjalankan aktivitas usaha di kawasan perkebunan dan kehutanan. Karena itu, kesiapan peralatan pemadam harus menjadi perhatian masing-masing badan usaha.
“Saya mengimbau seluruh perusahaan, baik yang bergerak di sektor perkebunan maupun kehutanan, agar melengkapi badan usaha dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran,” ujar Tohar.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan tidak cukup hanya dengan menyiapkan peralatan untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah operasional masing-masing. Perusahaan juga diharapkan bersedia membantu penanganan apabila kebakaran terjadi di luar wilayah kerja mereka.
Tohar mengingatkan agar tidak muncul sikap ego sektoral dalam menghadapi bencana karhutla. Sebab, kebakaran yang terjadi dapat berdampak luas dan tidak mengenal batas wilayah administrasi maupun kawasan operasional perusahaan.
“Jangan sampai ada sikap ego sektoral atau hanya memperhatikan wilayah kerja masing-masing,” tegasnya.
Ia meminta perusahaan memiliki kepedulian untuk turut membantu ketika pemerintah daerah membutuhkan dukungan dalam pengendalian kebakaran. Terlebih, saat ini penanganan bencana berada di bawah komando pemerintah daerah sehingga diperlukan sinergi berbagai unsur.
Tohar berharap perusahaan dapat hadir secara sukarela dan memberikan kontribusi nyata di lapangan, baik melalui dukungan personel maupun sarana prasarana yang dimiliki.
“Ketika saat ini pengendalian penanganan bencana berada di bawah komando pemerintah daerah dan membutuhkan dukungan berbagai pihak, saya meminta perusahaan dengan kerelaan untuk turut hadir dan memberikan kontribusi di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Dukungan sektor swasta, khususnya perusahaan yang memiliki aktivitas di kawasan rawan kebakaran, juga dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan penanganan di lapangan.
“Kita membutuhkan kerja sama semua pihak. Penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, BPBD, dan Damkar,” pungkasnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]
