Kamis, November 19, 2026
BerandaBeritaKekurangan Guru di PPU Tersisa 99 Orang, Pemenuhan Dilakukan Bertahap

Kekurangan Guru di PPU Tersisa 99 Orang, Pemenuhan Dilakukan Bertahap

Infokaltim.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, terutama untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Setelah redistribusi guru tahap pertama dilakukan, jumlah kekurangan tenaga pengajar yang sebelumnya mencapai 132 orang kini berkurang menjadi 99 orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengatakan pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan pemerataan tenaga pendidik melalui redistribusi guru antarsekolah.

“Awalnya kekurangan guru tercatat sebanyak 132 orang. Setelah dilakukan redistribusi guru tahap pertama, jumlah kekurangan tersebut berkurang menjadi 99 orang,” ungkap Tohar.

Dalam proses pemerataan tersebut, pemerintah daerah tetap mempertimbangkan jarak tempat tinggal guru dengan sekolah tempat mereka bertugas. Kebijakan ini juga mengacu pada arahan Kementerian PAN-RB agar penempatan pegawai memperhatikan kedekatan lokasi kerja dengan tempat tinggal.

Menurut Tohar, penempatan guru yang lebih dekat dengan keluarga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja. Selain mengurangi beban biaya transportasi, kebijakan tersebut juga dapat menekan risiko perjalanan dan mendorong kedisiplinan tenaga pendidik.

“Harapannya, ketika guru ditempatkan lebih dekat dengan keluarga, kinerjanya bisa lebih optimal. Risiko perjalanan juga lebih kecil, biaya transportasi berkurang, dan kedisiplinan dalam bekerja bisa meningkat karena guru dapat datang tepat waktu,” jelasnya.

Selain redistribusi antarsekolah, pemerintah daerah juga mempertimbangkan alternatif pemenuhan tenaga pendidik melalui redistribusi pegawai dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dinilai berpotensi membantu mengisi kebutuhan tenaga pengajar.

Tohar menyebut, dari 33 OPD di luar Disdikpora, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan tambahan sekitar 20 hingga 30 pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan.

“Kami sudah meminta agar pemerintah daerah mempertimbangkan redistribusi pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dari OPD lain ke lingkungan Dinas Pendidikan. Misalnya, ada tambahan 20 sampai 30 orang yang bisa dipertimbangkan untuk membantu mengurangi kekurangan tenaga pengajar,” katanya.

Langkah tersebut dinilai penting karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan pemenuhan seluruh kebutuhan guru melalui pengangkatan tenaga baru secara bersamaan. Apabila redistribusi belum mampu menutup kekurangan, pemerintah daerah akan mempertimbangkan pemenuhan tenaga pengajar secara bertahap melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Tohar menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk memenuhi kekurangan sekitar 100 guru cukup besar. Dengan asumsi pembiayaan Rp2,7 juta per orang setiap bulan, kebutuhan untuk 100 tenaga pengajar selama 13 bulan sudah
melampaui Rp3 miliar.

“Itu baru untuk tenaga guru, belum termasuk tenaga kependidikan lainnya. Kondisi keuangan daerah saat ini memang cukup berat sehingga pemenuhannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” paparnya.

Meski demikian, ia menegaskan kekurangan guru tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata. Sebab, keterbatasan tenaga pengajar dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan pendidikan di sekolah.

Terutama pada kebutuhan guru kelas di jenjang SD. Ketika satu guru tidak tersedia, terdapat satu kelas yang berpotensi tidak mendapatkan pelayanan pembelajaran secara optimal. Selain proses belajar mengajar, keterbatasan jumlah guru juga berpengaruh terhadap pengawasan peserta didik selama berada di lingkungan sekolah.

“Apalagi untuk guru kelas, kekurangan satu orang berarti ada satu kelas yang tidak mendapatkan tenaga pengajar. Dampaknya tentu pelayanan pendidikan tidak optimal,” ujarnya.

Tohar juga mengingatkan bahwa kurangnya pengawasan di sekolah dapat memunculkan persoalan lain, termasuk risiko perundungan atau bullying antarsiswa. Karena itu, pemenuhan tenaga pendidik tetap harus menjadi prioritas, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

[nly|anl|adv kmf ppu]

Post Views: 118
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 299,141