Infokaltim.id, Tenggarong- Permasalahan antara masyarakat dan pihak perusahaan soal lahan di Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera diselesaikan secara baik-baik.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian. Dia meminta agar masyarakat setempat, pemerintah dan pihak perusahaan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut.
Diketahui lahan kurang lebih 300 hektare yang sudah lama dikelola oleh 54 orang petani setempat, namun belakangan harus berhadapan dengan pihak perusahaan sawit yang juga menguasai lahan yang sedang digarap oleh para petani tersebut.
Sehingga lahan tersebut tumpah tindih dengan perizinan konsesi pihak perusahaan dengan status lahan yang sedang digarap oleh petani masuk dalam kategori hutan adat.
Kendati demikian, masyarakat setempat merasa keberatan dengan persoalan yang mereka hadapi saat ini karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum mengenai status lahan tersebut.
Sebab itu, agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, Sopan menginginkan agar persoalan ini segera diselesaikan dengan baik dan memberikan kepastian hukum secara adil.
“Karena masyarakat juga punya hak, maka kepastian hukum harus ditegakan,” pungkasnya.
Dengan memberikan kepastian hukum ke masyarakat, kata Sopan, bahwa dia mendukung terhadap penerbitan sertifikat komunal kepada masyarakat.
“Agar masyarakat juga mendapatkan haknya, dan tidak menimbulkan persoalan yang berlarut-larut,” tuturnya.
Sopan mendorong agar pihak pemerintah turun langsung mengindentifikasi masalah ini agar segera diselesaikan secara baik.
“Harus mencari titik temu dan kesepakatan antar pihak yang berkonflik, kami mendorong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tegasnya.
Dia mengharapkan agar persoalan tersebut segera ditangani dengan tuntas dan masing-masing pihak pun merasa tidak dirugikan sesuai dengan peraturan yang ada.
[ard|adv]