Infokaltim.id, Tenggarong- Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid mendesak PT PLN dan PT Pertamina segera melakukan penanggulangan perbaikan listrik dan kelangkaan bahan bakar minyak BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kukar.
Karena dua permasalahan itu belakangan ini menjadi keluhan masyarakat hingga menganggu aktivitas ekonomi masyarakat karena terkendala kelangkaan BBM maupun pemadaman listrik secara bergilir.
Hal itu didesak Abdul Rasyid pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak menejemen PT PLN dan Pertamina pada Senin (02/11/2026) di Gedung DPRD Kukar.
“Gangguan sistem kelistrikan dan kelangkaan BBM harus segera ditangani dan diselesaikan,” tegasnya.
Karena, kata Rasid, desakan ini berlangsung terjadi terus menerus oleh masyarakat sehingga pihak DPRD Kukar mengatasi gangguan sistem dan kelangkaan BBM tersebut segera dipercepat, karena permintaan masyarakat melonjak terhadap kebutuhan pasokan BBM.
“Kami tegaskan masalah ini bisa segera diatasi dan tidak terus berulang,” pungkasnya.
Politisi Partai Golkar ini juga menerima keluhan masyarakat terhadap permasalahan pemadaman listrik yang kerap padam sehingga menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha UMKM.
“Pemadaman listrik juga berdampak terhadap kegiatan usaha. Masyarakat dirugikan dengan kebijakan ini yang berlarut-larut,” tukasnya.
Melihat kondisi itu, DPRD turut mempertanyakan kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.
Kendati demikian, atas permasalahan tersebut, DPRD Kukar meminta agar pihak Manajemen PLN segera mempertimbangkan memberikan konpensasi kepada masyarakat yang terdampak terhadap kebijakan dan ganguan sistem kelistrikan hingga menimbulkan pemadaman.
“Kami usulkan supaya PLN beri kompensasi kepada masyarakat yang terdampak,” tuturnya.
Selain itu, Rasid juga meminta agar pihak Pertamina dan SPBU segera memulihkan keadaan yang menjadi keluhan masyarakat terhadap ketersediaan pasokan BBM
Rasid mengharapkan agar permasalahan tersebut segara diatas sehingga tidak lagi menganggu aktivitas masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat.
[ard|adv]