Infokaltim.id, Samarinda– Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menerangkan bahwa usulan masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses tetap wajib diselaraskan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta berakar dari mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT).
Hal itu perlu dilakukan karena mengingat usulan masyarakat itu bagian dari proses pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing wilayah.
Karena kata Joha, tidak sedikit masyarakat yang berasumsi bahwa setiap usulan yang disampaikan dalam forum reses akan otomatis langsung direalisasikan menjadi proyek fisik atau program pemerintah dalam waktu singkat.
“Jadi, saat reses kami juga mengedukasi ke masyarakat bahwa setiap usulan itu tidak secara langsung direalisasikan, tapi ada mekanisme dan prosesnya,” pungkasnya.
Politisi NasDem ini, menjelaskan bahwa prosedur baku mengisyaratkan bahwa setiap kebutuhan infrastruktur lingkungan maupun pemberdayaan warga harus terlebih dahulu tercatat dalam Musrenbang di tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan.
“Seperti seluruh perencanaan anggaran dan pembangunan daerah saat ini terkunci rapat dalam sistem digital terpadu SIPD,” sebutnya.
Dia mengungkapkan bahwa kebijakan sistem perencanaan daerah mewajibkan keterkaitan program dari tingkat RT. Karena itu, kegiatan reses juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi tata cara pengusulan agar warga paham alurnya dan tidak terjadi salah paham.
Jika suatu usulan warga hanya disampaikan saat reses tanpa pernah diusulkan melalui jalur Musrenbang RT, maka usulan tersebut berisiko tinggi tertolak atau tidak dapat diinput ke dalam SIPD oleh pemerintah daerah.
“Usulan yang disampaikan saat reses tetapi tidak terdaftar di SIPD berisiko tidak bisa diproses,” ungkapnya.
Kendati demikian, untuk memastikan setiap kebutuhan vital warga dapat terkawal hingga tingkat penganggaran APBD, Joha mengimbau masyarakat untuk selalu aktif menyampaikan usulan pembangunan lingkungan melalui ketua RT setempat saat pelaksanaan Musrenbang.
Meski begitu, Joha menegaskan bahwa reses akan tetap menjadi wadah utama penyerapan aspirasi dan penyambung lidah masyarakat. Namun, pemahaman bersama mengenai mekanisme tata kelola perencanaan daerah sangat krusial agar sinergi antara warga, DPRD, dan Pemerintah Kota Samarinda berjalan harmonis, transparan, serta dapat terwujud nyata.
“Reses tetap jadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Namun, realisasinya perlu proses sesuai ketentuan,” pungkasnya.
[tra|adv]