Infokaltim.id, Samarinda– Ketua Komisi II DPRD, Iswandi menegaskan bakal memanggil kembali perwakilan para pedagang untuk menggelar mediasi serta sosialisasi lanjutan setelah payung hukum dan regulasi resmi pengelolaan kawasan diselesaikan oleh Pemkot Samarinda.
Hal itu disebabkan adanya kehadiran ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Polder Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, terus dikawal secara intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.alisasi lanjutan setelah payung hukum dan regulasi resmi pengelolaan kawasan diselesaikan oleh Pemkot Samarinda.
Iswandi menyebutkan, langkah ini dinilai mendesak guna mengendalikan lonjakan jumlah pedagang yang kian tidak terkontrol, sekaligus merumuskan tata kelola kebersihan lingkungan dan perparkiran agar kawasan polder tidak berujung pada kekumuhan.
Politisi PDIP ini mengungkapkan bahwa berdasarkan data awal yang dimiliki dewan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pertama, jumlah pedagang awal tercatat sekitar 60-an lapak. Namun, saat ini angkanya telah melonjak hingga mendekati 200 pedagang.
“Kalau didiamkan tanpa regulasi dan pendataan yang jelas, jumlah pedagang ini bisa membengkak jadi 500 sampai 1.000 lapak. Makanya setelah payung hukumnya mantap, kami di Komisi II akan mengundang kembali perwakilan pedagang untuk berdiskusi dan komunikasi,” ujar Iswandi.
Dia menjelaskan bahwa ledakan jumlah pedagang secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah harian serta potensi kemacetan akibat parkir liar. Oleh karena itu, skema pengawasan teknis di lapangan harus melibatkan elemen masyarakat terdekat yang paling memahami kondisi lingkungan sekitar polder.
DPRD sempat mengkaji opsi keterlibatan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) dari tiga RT yang berada di sekitar lokasi Polder Air Hitam untuk mengelola masalah kebersihan dan retribusi parkir secara swakelola.
“Kami sempat bahas apakah bisa dikelola oleh BUMRT di tiga RT sekitar polder. Namun karena secara teknis regulasinya lumayan rumit, untuk sementara penanggung jawabnya ditangani pihak kelurahan dulu. Nanti teknis pelaksana kebersihannya bisa saja memberdayakan RT setempat,” jelasnya.
Iswandi menegaskan bahwa seluruh proses penataan, pengawasan kebersihan, hingga penyusunan kesepakatan tempat jualan bersifat memfasilitasi keberlangsungan ekonomi masyarakat mikro, tanpa mengabaikan koridor hukum yang berlaku.
DPRD berharap dengan adanya kepastian penanggung jawab dari tingkat kelurahan serta komunikasi berkala bersama perwakilan pedagang, kawasan Polder Air Hitam dapat menjadi ruang publik yang tertib, bersih dari tumpukan sampah, aman bagi pengunjung, serta tetap membawa manfaat ekonomi bagi warga lokal.
“Kami ingin ekonomi masyarakat jalan, tetapi kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota tetap terjaga,” pungkasnya.
[tra|adv]