Infokaltim.id, Samarinda- Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi membeberkan temuan di lapangan di mana terdapat indikasi pemindaian barcode ganda atau pemakaian ilegal yang sudah melampaui batas ketentuan harian.
Kondisi ini membuat pemilik kendaraan yang sah kerap gagal mengisi bahan bakar karena jatah kuota harian mereka telah habis dicatut oleh oknum pengetap. Praktik culas semacam inilah yang merusak sistem distribusi energi bersubsidi dan memicu keresahan publik secara terus-menerus.
Dia menegaskan, bahwa persoalan antrean panjang BBM di SPBU bukan semata-mata karena kekurangan kuota, melainkan akibat lemahnya pengawasan serta maraknya praktik kecurangan di tingkat lapangan.
“Yang jelas ada permainan, kami tidak tahu apakah itu terjadi di tingkat SPBU atau di sistemnya. Jangan sampai penggunaan barcode-barcode itu difoto atau disalahgunakan orang lain untuk mengeruk BBM subsidi,” tegasnya.
Kata Iswandi, bahwa salah satu celah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab adalah penyalahgunaan sistem digital seperti Fuel Card atau barcode kendaraan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Kendati demikian, Politisi PDIP ini mendesak agar aparat penegak hukum bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan secara ekstra ketat.
“Harus pihak aparat tegas dan mengusut tuntas masalah ini, penindakan di lapangan tidak boleh hanya sebatas wacana, melainkan harus dibuktikan dengan tertangkap tangan agar memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku pengetapan liar,” pungkasnya.
Melalui fungsi kontrol legislatif, dirinya sangat mengharapkan pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum dapat membongkar akar permasalahan distribusi BBM ini secara tuntas demi kenyamanan masyarakat luas.
“Kenapa di Jawa tidak ada antrean, padahal jumlah penduduknya banyak, Sementara di luar Jawa termasuk Kaltim penghasil minyak tapi pasokannya kurang. Pasti ada sesuatu dan ada permainan,” tuturnya.
Iswandi juga membandingkan fenomena antrean di Kalimantan yang kerap terjadi meski jumlah kendaraan tidak sebanyak di Pulau Jawa, di mana daerah penghasil energi justru sering mengalami kendala pasokan.
[tra|adv]