Infokaltim.id, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memonitor informasi kerusakan ubin yang beredar di media sosial terhadap kerusakan infrastruktur yang terjadi pada lantai di kawasan proyek Teras Samarinda Tahap II, tepatnya di area pinggiran Sungai Mahakam.
Sebab itu, kata Deni, pihak Komisi III DPRD Samarinda akan segera memastikan penyebab teknis di lapangan berkoordinasi langsung dengan instansi teknis terkait hingga dalam waktu dekat akan memanggil kontraktor untuk melakukan konfirmasi.
Dia menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dari kontraktor pelaksana mengingat proyek strategis publik tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan atau retensi.
“Kami baru melihat informasi dari media sosial terkait beberapa ubin atau lantai Teras Samarinda yang bergeser dan rusak,” sebut Deni.
Deni menilai, pembangunan di atas ekosistem sungai memang rentan terhadap faktor alam seperti abrasi, dan hal itu seharusnya sudah diantisipasi secara matang oleh kontraktor pelaksana yang profesional sejak tahap perencanaan.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD Samarinda mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk segera memanggil pihak kontraktor pelaksana guna meminta pertanggungjawaban perbaikan secara menyeluruh tanpa membebani anggaran daerah.
Mestinya. kata Deni, kondisi alam memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, setiap proyek fisik publik yang didanai menggunakan uang rakyat wajib memenuhi standar konstruksi yang aman dan tahan lama.
Terlebih lagi, proyek Teras Samarinda Tahap II yang telah dibuka untuk publik itu diketahui masih berada dalam masa pemeliharaan.
“Proyek ini kan masih dalam masa retensi atau masa pemeliharaan, jadi perbaikannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa,” tuturnya.
Terkait pemilihan kontraktor, Deni menyatakan bahwa penunjukan penyedia jasa telah melalui mekanisme lelang dan verifikasi track record yang ketat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kendati demikian, insiden ini menjadi catatan evaluasi penting bagi Dinas PUPR untuk memperketat pengawasan teknis di lapangan.
Disrbutkan Politisi Gerindra ini bahwa pihak Komisi III DPRD Samarinda berencana untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi bersama Dinas PUPR dan pihak terkait yang dijadwalkan pada bulan November mendatang, guna mengevaluasi secara komprehensif seluruh pelaksanaan proyek infrastruktur publik di Kota Samarinda.
“Kami akan jadwalkan ulang pemanggilan Dinas PUPR pada bulan November nanti untuk mendiskusikan berbagai hal, termasuk evaluasi kerusakan di Teras Samarinda ini agar fasilitas rekreasi publik benar-benar aman dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.
[tra|adv]