Jumat, November 20, 2026
BerandaBeritaWakil Ketua DPRD PPU Pertanyakan Keamanan Air Void Tambang, Minta Uji Laboratorium...

Wakil Ketua DPRD PPU Pertanyakan Keamanan Air Void Tambang, Minta Uji Laboratorium Sebelum Dimanfaatkan

Infokaltim.id, Penajam– Rencana pemanfaatan air bekas lubang tambang atau void sebagai sumber air baku bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta tidak dilakukan secara terburu-buru. Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menilai pemerintah harus terlebih dahulu memastikan keamanan air melalui pengujian laboratorium secara menyeluruh.

Menurutnya, keberadaan air dalam lubang bekas tambang tidak serta-merta membuatnya layak digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Ada sejumlah parameter yang harus diperiksa, terutama kandungan sulfur, sulfat, tingkat keasaman atau pH, serta unsur kimia lainnya.

Syahrudin mengatakan pengalaman bekerja di sektor pertambangan batu bara membuatnya memahami bahwa karakteristik air bekas tambang perlu diperhatikan sebelum ditetapkan sebagai sumber air baku.

“Terkait rencana pemanfaatan air void atau bekas lubang tambang, saya mempertanyakan kajian yang sudah dilakukan pemerintah. Menurut saya, persoalan ini bukan sekadar mengatakan sudah ada kajian. Yang harus dilakukan adalah pengujian laboratorium untuk mengetahui kandungan air tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, hasil pengujian harus menjadi dasar utama dalam menentukan apakah air tersebut dapat dimanfaatkan, termasuk jenis pengolahan yang diperlukan untuk memenuhi standar kualitas air.

Syahrudin menyoroti tingkat keasaman air sebagai salah satu parameter penting. Ia memberikan ilustrasi bahwa apabila pH air berada pada kisaran tiga atau empat, kondisi tersebut menunjukkan tingkat keasaman yang perlu mendapat perhatian serius.

“Kalau pH air hanya berada pada kisaran tiga atau empat, tentu itu jauh dari kondisi air yang normal untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Air dengan tingkat keasaman seperti itu berpotensi menimbulkan masalah apabila digunakan tanpa pengolahan yang tepat,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa angka pH tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan dalam wawancara, bukan hasil pengujian laboratorium yang ditunjukkan kepada DPRD.

Karena itu, Syahrudin meminta pemerintah tidak menjadikan angka perkiraan sebagai dasar penilaian akhir. Pengujian harus dilakukan terhadap sampel air yang representatif dengan parameter yang sesuai ketentuan.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh menjadi pihak pertama yang menanggung risiko apabila kualitas air ternyata belum memenuhi persyaratan.

“Jangan sampai masyarakat dijadikan pihak pertama yang mencoba air tersebut,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah membuka hasil pengujian secara transparan agar masyarakat mengetahui kualitas air dan proses pengolahannya.

“Kalau memang pemerintah yakin air itu aman, lakukan pengujian laboratorium secara menyeluruh. Pastikan hasilnya memenuhi standar baku mutu sebelum digunakan,” lanjutnya.

Syahrudin menilai pemanfaatan void sebagai alternatif sumber air masih membutuhkan kajian teknis, lingkungan, dan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kebutuhan air masyarakat memang mendesak, tetapi aspek keselamatan tidak boleh dikorbankan demi mengejar ketersediaan sumber air baru,” tutupnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 5
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 309,808