Infokaltim.id, Penajam– Rencana pembangunan rumah sakit empat lantai di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menyebut kemampuan fiskal daerah saat ini belum memungkinkan pemerintah kabupaten membiayai seluruh kebutuhan pembangunan secara mandiri.
Menurutnya, pembangunan rumah sakit merupakan kebutuhan pelayanan publik yang penting. Namun, besarnya kebutuhan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu pembiayaan program lain.
“Kalau berbicara mengenai rencana pembangunan rumah sakit empat lantai, kita harus melihat kondisi keuangan daerah terlebih dahulu. Saya kira APBD PPU saat ini belum memungkinkan untuk membiayai pembangunan tersebut secara mandiri,” ujarnya.
Syahrudin berharap pemerintah daerah dapat mengupayakan dukungan anggaran melalui kementerian maupun lembaga pemerintah pusat. Selain itu, alternatif pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak lain juga perlu dijajaki.
Ia mencontohkan, sebelumnya pernah ada pembicaraan mengenai kemungkinan kerja sama dengan Rusia dalam penyediaan mesin dan peralatan rumah sakit.
Menurutnya, pola kerja sama semacam itu dapat dipertimbangkan untuk mendukung pengembangan pelayanan kesehatan tertentu, tanpa harus seluruh kebutuhan peralatan dibeli menggunakan APBD.
“Misalnya, PPU ingin mengembangkan pelayanan khusus untuk penyakit jantung atau paru-paru. Kita bisa menjajaki kerja sama agar peralatan yang dibutuhkan disediakan melalui skema kerja sama tersebut,” jelasnya.
Syahrudin menilai pengadaan peralatan kesehatan membutuhkan perencanaan tersendiri karena tidak hanya berkaitan dengan harga pembelian, tetapi juga pemeliharaan, ketersediaan tenaga ahli, dan keberlanjutan operasional.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mempelajari secara cermat berbagai kemungkinan kerja sama sebelum mengambil keputusan. Skema yang dipilih harus memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan dan tidak menimbulkan beban keuangan yang sulit ditanggung.
Terkait upaya Bupati PPU melakukan kunjungan ke pemerintah pusat untuk mencari dukungan anggaran, Syahrudin melihat langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan janji dukungan tanpa kepastian realisasi.
“Kita juga harus realistis. Kondisi keuangan pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan. Jangan sampai kita hanya mengandalkan janji tanpa kepastian realisasi,” katanya.
Ia menilai penyelesaian hak keuangan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) juga perlu menjadi perhatian utama. Menurutnya, apabila dana yang menjadi hak daerah dapat segera dibayarkan, ruang fiskal pemerintah kabupaten akan lebih terbuka.
“Menurut saya, yang paling penting saat ini adalah hak daerah melalui DBH harus dibayarkan terlebih dahulu. Kalau itu sudah terealisasi, pemerintah daerah bisa sedikit bernapas,” pungkasnya.
[nly|adv dprd ppu]
