Infokaltim.id, Samarinda- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kaltim terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Untuk itu, Pemprov Kaltim berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembangunan IKN harus dilihat dengan nilai-nilai kebangsaan hingga historis dan sejarah negara.
Gubernur Kaltim, Isran Noor menegaskan, pembangunan IKN jangan dinilai dengan melihat dari sisi keuangan saja.
Tapi, menurut dia, harus melihat sisi lainnya, sehingga betul-betul memahami apa yang diinginkan pemerintah.
“Jadi, menilai pembangunan IKN jangan hanya berpandangan hal keuangan dalam pembangunan. Tetapi, bagaimana melihat dari nilai kebangsaan, sejarah, geografis, ekonomi masyarakat dan keadilan, sehingga betul-betul paham bagaimana tujuan pembangunannya,” ungkap Isran Noor ketika membuka Forum Koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Luar Negeri RI, di Novotel Balikpapan, Selasa 11 Oktober 2022.
Bagi Isran, pembangunan IKN adalah urusan negara Indonesia, bukanlah hal yang gampang. Sehingga memerlukan dukungan semua pihak agar bisa terwujud sesuai harapan masyarakat dan pemerintah.
Karena, IKN bukan hanya milik Provinsi Kaltim, tetapi seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Artinya, jangan merasa tidak suka dengan pemimpin negara, maka tidak mendukung pengembangan pembangunan IKN.
“Yang jelas, Pemprov Kaltim sangat mendukung program pemerintah untuk pengembangan dan pembangunan IKN. Bukan karena lokasinya di Provinsi Kaltim. Tetapi, bagaimana psikologi sejarah yang luar biasa. Mulai, era Presiden Soekarno, Soeharto serta Susilo Bambang Yudhoyono. Dan semua ingin memindahkan ibu kota negara. Jadi, wajar jika program ini dilaksanakan,” jelasnya.
[Ard | Adv Kominfo Kaltim]