Infokaltim.id, Bontang- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024, anggota DPRD Bontang, Abdul Malik, memberikan imbauan tegas kepada Wali Kota Bontang untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi masa kampanye politik.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (12/8/2024), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menekankan pentingnya netralitas ASN demi menjaga integritas dan profesionalisme pelayanan publik. Menurut Abdul Malik, keterlibatan ASN dalam politik praktis bukan hanya melanggar kode etik, tetapi juga dapat merusak citra pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
“ASN yang terlibat politik praktis akan mencederai prinsip demokrasi yang kita junjung. Pemerintah harus tegas dalam hal ini,” kata Abdul Malik.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya beberapa ASN di Bontang telah menerima sanksi akibat keterlibatan mereka dalam kegiatan politik. Ia berharap kejadian-kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh ASN di Bontang agar tidak mengulangi kesalahan serupa.
“Wali Kota perlu memberikan arahan tegas agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik selama Pilkada berlangsung,” tambahnya.
Abdul Malik menekankan bahwa netralitas ASN merupakan faktor kunci untuk menjamin proses demokrasi berjalan dengan adil, bersih, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Kita semua berharap Pilkada 2024 di Bontang berjalan dengan lancar dan adil. ASN harus tetap netral dan profesional, gunakan hak pilihnya dengan baik, tapi jangan sampai terlibat politik praktis,” tutupnya.
Imbauan ini menjadi pengingat bagi ASN di Bontang agar berperan aktif dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan berintegritas, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik.
[Ryu|Adv DPRD Bontang]