Infokaltim.id, Sangatta– Roda pemerintahan di Kutai Timur masih belum sepenuhnya berjalan rapi dari sisi administrasi. Sejumlah pekerjaan rumah masih ditemukan, mulai dari perencanaan yang sering molor, pengawasan program yang belum kuat, hingga laporan yang belum sepenuhnya patuh aturan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutim, Idam Chalid, menegaskan pembenahan administrasi bukan sekadar soal berkas. Menurutnya, hal itu menentukan apakah program pemerintah bisa berjalan sesuai target dan ketentuan.
“Semua pemerintahan itu ada yang harus dibenahi dari sisi administrasi, terutama bagaimana perencanaan penganggaran itu bisa sesuai dengan limit waktu,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Idam menyebut ada tiga hal yang wajib diperhatikan semua OPD. Pertama, perencanaan dan penganggaran harus rampung tepat waktu, tidak lewat dari batas yang ditentukan.
“Kedua, pelaksanaan di lapangan harus dikawal agar target fisik dan serapan anggaran sejalan dengan rencana awal. Ketiga, laporan hasil kegiatan wajib disusun berdasarkan regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Ia menekankan, pengawasan tidak boleh kendor. Jika yang direncanakan tidak sejalan dengan yang direalisasikan, maka kinerja pemerintah daerah pun sulit diukur.
“Bagaimana kita bisa mengawal agar target-target fisik dan target belanja keuangan itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Ketiga, adalah pelaporan. Pelaporan itu bagaimana sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.
Selain soal waktu dan pengawasan, Idam juga menyinggung kesalahan administrasi yang muncul karena aparatur belum sepenuhnya paham aturan. Ia menegaskan, kekeliruan seperti itu tidak bisa langsung dianggap sebagai tindak pidana.
“Bukan berarti dia itu korupsi, tapi bisa salah administrasi. Karena pengetahuannya yang minim,” katanya.
Untuk itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur terhadap regulasi dinilai mendesak. Setiap OPD diminta lebih teliti, sejak menyusun rencana sampai mempertanggungjawabkan kegiatan.
Meski begitu, Idam menilai fondasi sistem administrasi di Pemkab Kutim sebenarnya sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana pembenahan dilakukan terus-menerus agar tata kelola pemerintahan semakin berkualitas.
“Tapi sebenarnya sistem itu sudah bagus, kita berharap pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
[kta|anl|adv]
