Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian, menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Samarinda. Pernyataan ini disampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, yang berlangsung baru-baru ini.
Sopian mengingatkan bahwa alokasi 20 persen dari APBD Kota Samarinda untuk pendidikan harus difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, terutama kesejahteraan guru. Ia berpendapat bahwa masih banyak guru di Samarinda yang membutuhkan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kami melihat bahwa masih banyak guru yang statusnya honorer dan mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua,” kata Sopian dalam sebuah wawancara.
Sopian menambahkan bahwa kesejahteraan guru adalah aspek kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Ia mendesak Pemkot Samarinda untuk memperhatikan guru-guru yang masih berstatus pegawai tidak tetap dan menerima gaji di bawah UMK.
“Kita harus memastikan bahwa guru-guru ini mendapatkan kesejahteraan yang layak. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bisa digunakan untuk tujuan ini, selain untuk penyediaan buku-buku sekolah,” ungkapnya.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga menyoroti bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya tergantung pada infrastruktur dan sarana prasarana, tetapi juga pada kesejahteraan guru. Menurutnya, guru merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran di sekolah. “Kami berharap Pemkot Samarinda dapat memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru. Ini bukan hanya tentang anggaran, tetapi juga tentang investasi masa depan generasi muda kita di Samarinda,” pungkas Sopian.
[ard|ads]