Selasa, Juli 8, 2025
BerandaBeritaAnanda Emira Dorong Musrenbang Lebih Pro-Rakyat untuk Penyempurnaan RPJMD 2025-2029

Ananda Emira Dorong Musrenbang Lebih Pro-Rakyat untuk Penyempurnaan RPJMD 2025-2029

Infokaltim.id, Samarinda- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang lebih optimal dan berfokus pada kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sebagai wakil legislatif daerah, DPRD berupaya menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah dengan aspirasi warga serta kebijakan nasional yang berlaku secara umum.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan penyempurnaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim untuk periode 2025-2029.

Menurut Ananda, atau yang akrab dipanggil Nanda, Musrenbang merupakan fase penting dalam proses penyusunan RPJMD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

“Musrenbang ini merupakan langkah krusial dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya pada Rabu (7/5/2025).

Lebih lanjut, Nanda menggarisbawahi bahwa masukan dari berbagai pihak, termasuk Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat luas, menjadi bahan utama untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.

Setelah Musrenbang menghasilkan kesepakatan bersama, DPRD akan segera membentuk Pansus dengan tugas utama menyempurnakan RPJMD agar sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional.

Nanda juga menginformasikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun lewat pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, dari reses, rapat dengar pendapat, dan berbagai masukan langsung, telah mulai dibahas dalam rangka penyusunan anggaran 2026.

“Kami berharap seluruh aspirasi masyarakat yang telah tersalurkan melalui mekanisme pokir dapat terakomodasi secara optimal dalam dokumen RPJMD dan RKPD,” ungkapnya.

Selain itu, Nanda menekankan pentingnya keselarasan antara visi misi kepala daerah yang terpilih dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pokir DPRD akan menjadi landasan utama dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.

“Kita berupaya menghasilkan rencana pembangunan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan Kalimantan Timur,” tutup Nanda.

RELATED ARTICLES

Most Popular