Infokaltim.id, Bontang- Pemerintah Kota Bontang berencana melakukan perbaikan trotoar di kawasan Bontang Kuala pada APBD Perubahan 2024 dengan skema swakelola, namun rencana ini terpaksa tidak bisa terealisasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, yang sebagian besar difokuskan untuk mendukung proyek Ibu Kota Negara (IKN).
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, sangat menyayangkan keputusan tersebut dan mengkritisi tidak dimasukannya perbaikan trotoar Bontang Kuala sebagai prioritas. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur, terutama akses jalan dan trotoar yang aman, harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup masyarakat Bontang, termasuk akses jalan, harus menjadi skala prioritas pemerintah,” tegas Andi Faizal saat ditemui setelah Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kota Bontang, Kamis (8/8/2024).
Andi Faiz menambahkan, keberhasilan sebelumnya dalam intervensi pembangunan jalan nasional, seperti pengaspalan, terjadi berkat komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, untuk segera mengatasi persoalan infrastruktur yang mendesak ini.
Namun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Mucholis Edy Prabowo, menjelaskan bahwa pembatalan proyek perbaikan trotoar disebabkan oleh rekomendasi teknis dari BBPJN Kaltim. Menurut Edy, BBPJN Kaltim menyarankan untuk tidak memperbaiki trotoar saat ini karena material ulin yang digunakan dan adanya rencana perbaikan menyeluruh pada tahun 2025.
“BBPJN tidak menyarankan perbaikan trotoar sekarang karena ada rencana perbaikan besar di tahun 2025, termasuk pembangunan struktur pile slab atau jembatan layang. Memperbaiki trotoar sekarang dianggap tidak efektif, karena berpotensi akan dibongkar lagi dalam waktu dekat,” ujar Edy.
Selain itu, masalah banjir rob yang sering melanda kawasan Bontang Kuala turut menjadi perhatian. Wilayah ini tercatat memiliki panjang area terdampak sekitar 350 meter, dengan penurunan badan jalan sekitar 39 cm. Kondisi ini membuat masyarakat setempat semakin resah, mengingat dampaknya terhadap infrastruktur dan aktivitas sehari-hari mereka.
Meski begitu, Andi Faiz tetap berharap agar pemerintah tetap memberikan perhatian kepada perbaikan infrastruktur di Bontang Kuala, terutama yang berhubungan dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. “Saya berharap perbaikan trotoar bisa tetap menjadi prioritas, karena itu juga penting untuk kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Dengan perencanaan jangka panjang yang diusulkan oleh BBPJN, diharapkan perbaikan menyeluruh akan memberikan solusi yang lebih permanen dan efektif untuk kawasan Bontang Kuala, meskipun saat ini perbaikan trotoar tidak dapat dilakukan.
[Ryu|Adv DPRD Bontang]