Infokaltim.id, Bontang- Minimnya anggaran untuk penanganan stunting di Kota Bontang, Kalimantan Timur, menjadi perhatian serius di kalangan anggota DPRD. Sumardi, salah satu anggota DPRD Bontang, menyampaikan keprihatinannya terhadap alokasi dana yang dinilai tidak memadai, meskipun Bontang masuk dalam daftar 10 kota terkaya di Indonesia, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp68,11 triliun pada tahun 2023.
Kenaikan PDRB tersebut meningkat sekitar Rp5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, alokasi anggaran untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di tiga kelurahan dengan prevalensi stunting tertinggi hanya sekitar Rp237 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu 2.655 anak di posyandu yang tersebar di Kelurahan Bontang Lestari, Berbas Pantai, dan Tanjung Laut Indah.
“Dana untuk penanganan stunting sangat kecil, tolong ditingkatkan. Kami sudah mendorong Dinas Kesehatan untuk membentuk tim khusus penanganan stunting di wilayah pesisir yang harus diprioritaskan,” kata Sumardi, Sabtu (12/10/2024).
Meski Bontang dikenal sebagai kota dengan pendapatan tinggi, terutama dari sektor industri, Sumardi menilai bahwa alokasi anggaran untuk isu-isu sosial seperti stunting masih sangat terbatas. Menurutnya, sebagai salah satu kota terkaya, Bontang harus lebih serius menangani masalah stunting.
“Malu kalau seperti ini. Jika kita konsisten dan fokus, masalah stunting bisa selesai dalam waktu satu bulan,” tegas Sumardi.
Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan alokasi dana yang lebih besar untuk mengatasi stunting dan isu-isu kesehatan lainnya, demi kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak yang terdampak
[Ryu|Adv DPRD Bontang]