Infokaltim.id, Samarinda- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyoroti persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam hearing bersama Dinas Pendidikan Samarinda. Pertemuan yang membahas implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online dan isu P3K ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Anggota Komisi IV, Deni Hakim Anwar, dan Maswedi, serta Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin.
Deni Hakim Anwar, salah satu anggota Komisi IV, menyoroti adanya perbedaan penghasilan yang signifikan antara guru P3K di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan guru P3K di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diatur oleh Pemerintah Provinsi.
“Harapannya adalah agar guru-guru P3K dapat diangkat menjadi PNS. Penghasilan P3K SD dan SMP sangat berbeda jauh dengan penghasilan P3K di SMA yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi,” ucap Deni.
Ia menambahkan, dukungan untuk perjuangan guru-guru P3K agar dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu terus diberikan. Menurutnya, koordinasi yang baik antara semua dinas terkait sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang setara bagi para tenaga pendidik.
“Saya harap semua dinas terkait bisa saling berkoordinasi dengan baik untuk mencapai kesejahteraan yang setara bagi tenaga pendidik,” pungkasnya.
[Ard|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
