Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim (Fraksi PKS, Dapil 5), menyatakan bahwa pembahasan terkait pembangunan kolam retensi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan lebih efektif jika dilakukan melalui jalur birokrasi daripada komunikasi antar-komisi DPRD.
“Yang pertama itu kan areanya bukan di kita ya, jadi kalaupun ada pembicaraan sebenarnya kalau yang kami tangkap kemarin pembicaraannya politis. Artinya dari partai ke partai” ungkap Abdul Rohim.
Menurutnya, pembahasan kolam retensi akan lebih efektif jika Pemerintah Kota Samarinda berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian menjembatani komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Malah kita cenderungnya sebenarnya pemerintah yang melakukan koordinasi, berkoordinasi dengan pemprov (pemerintah provinsi) untuk kemudian menjembatani berkait ini. Itu sepertinya lebih efektif,” jelasnya.
Abdul Rohim menilai bahwa komunikasi antar-komisi DPRD tidak akan memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mendorong realisasi pembangunan kolam retensi.
“Karena kalau dari komisi ke komisi. Ya cuman sekedar ketemu, ngobrol,” tuturnya.
Politisi PKS tersebut menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi pembahasan dan realisasi pembangunan kolam retensi. Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mendorong pemerintah kabupaten dan memberikan bantuan keuangan jika diperlukan.
“Tapi kalau ini dibicarakan ke provinsi, kemudian provinsi yang mendorong Kukar, dan kemudian dibantu dengan misalnya bantuan keuangan, selesai urusannya. Jadi lebih pas menurut saya justru birokrasinya dibuat begitu,” tegasnya.
Pembangunan kolam retensi di wilayah Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Samarinda. Kolam retensi berfungsi sebagai penampung air sementara saat terjadi hujan lebat, sehingga dapat mencegah luapan air yang berpotensi menyebabkan banjir di daerah hilir, termasuk Kota Samarinda.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda dalam sambutannya pada sebuah acara menyarankan agar dilakukan pembicaraan lebih lanjut terkait pembangunan kolam retensi di wilayah Kukar. Saran tersebut muncul mengingat pentingnya kolam retensi dalam upaya pencegahan banjir di Kota Samarinda.
Abdul Rohim berharap komunikasi antar-pemerintah daerah dapat terjalin dengan baik untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan bencana banjir yang kerap melanda Kota Samarinda.
“Yang penting adalah bagaimana caranya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencegah banjir bisa terealisasi, entah itu melalui jalur politik atau birokrasi, tapi menurut saya jalur birokrasi akan lebih efektif,” pungkasnya.
[Arya|Anl|Ads]