Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda seharusnya tidak mengorbankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Menurutnya, efisiensi sebaiknya difokuskan pada kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (04/03/2025).
“Jangan PUPR yang dikurangi. Anggaran PUPR jangan dikurangi,” tegas politisi PDIP dari Dapil 2 ini ketika ditanya mengenai rencana efisiensi anggaran yang disampaikan Wali Kota dalam pidatonya.
Anhar menekankan bahwa PUPR merupakan dinas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan fisik. “pembangunan-pembangunan. Fisik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Anhar, efisiensi anggaran sebaiknya dilakukan pada pos-pos yang tidak langsung berdampak pada masyarakat. “Seperti seremonial, perjalanan dinas, roka karya, apa semua ya kan. Jadi jangan PUPR yang dikurangi. Jangan di PUPR, jangan di dinas PUPR. Mungkin di dinas lainnya,” ujarnya.
Dalam pidato sambutannya, Wali Kota Andi Harun menyampaikan tiga fokus utama pembangunan periode 2025-2030, salah satunya adalah pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur berkualitas. Program-program tersebut tentu akan melibatkan Dinas PUPR sebagai leading sector.
Anhar juga menyatakan bahwa Wali Kota harus memiliki tim yang kompeten untuk menentukan pos-pos anggaran mana yang perlu di efisiensikan. “Mereka melihatkan, saya pikir mereka pasti punya tim lah. Ya wali kotanya harus jago toh,” imbuhnya.
Diketahui, efisiensi anggaran merupakan salah satu strategi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kota Samarinda. Namun, Anhar mengingatkan bahwa efisiensi tersebut harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap pelayanan publik, terutama infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda yang membidangi pembangunan, Anhar berharap agar Pemerintah Kota Samarinda dapat memprioritaskan anggaran untuk program-program pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di daerah pinggiran yang masih membutuhkan perhatian serius.
[Arya|Anl|Adv]