Sabtu, November 21, 2026
BerandaBeritaAsisten I Kesra Setkab Kutim Sebut Pemenuhan 6 Bidang SPM Merupakan Hak...

Asisten I Kesra Setkab Kutim Sebut Pemenuhan 6 Bidang SPM Merupakan Hak Dasar Masyarakat

Infokaltim.id, Sangatta– Bukan sekadar program, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak warga negara yang wajib dipenuhi negara. Penegasan itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutai Timur, Trisno, saat membuka Bimbingan Teknis Implementasi 6 Bidang SPM bagi kader Posyandu se-Kecamatan Sangatta Utara, di Samarinda, Kamis (19/11/2026).

Trisno menegaskan SPM merupakan bentuk pemenuhan hak setiap warga negara atas pelayanan dasar yang harus dilaksanakan pemerintah hingga tingkat daerah.

“Standar Pelayanan Minimal ini merupakan hak setiap warga negara Republik Indonesia atas pelayanan dasar yang harus mereka terima. Karena ada hak masyarakat, tentu ada kewajiban pemerintah untuk memastikan hak tersebut terpenuhi,” ujar Trisno.

Ia menjelaskan, kewajiban pemenuhan enam bidang SPM berada pada pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Sementara itu, kader Posyandu berperan sebagai unsur pendukung, bukan pelaksana utama. Kader membantu pemerintah dalam mendata kebutuhan warga, menyampaikan informasi, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta menjadi jembatan antara warga dan OPD. Keputusan dan tanggung jawab pelayanan tetap berada di OPD terkait.

“Enam SPM ini sebenarnya merupakan kewajiban OPD. Namun, kader Posyandu memiliki peran penting sebagai daya dukung agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat,” jelasnya.

Trisno juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara kegiatan kader dan program OPD agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Karena kader menjadi daya dukung pemerintah, maka apa yang dilakukan harus sinkron dengan program OPD. Jangan sampai ada ketidaksesuaian antara kebutuhan di lapangan dengan program yang dilaksanakan,” pungkasnya.

[kta|anl|adv]

Post Views: 3
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 314,296