Infokaltim.id, Samarinda – Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) secara resmi mengusulkan , perhatian Pemerintah Pusat melalui Kementrian Komunoikasi dan Informatika untuk dapat memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) frekuensi untuk Pemerintah Daerah.
Hal ini disampaikan Ketua ASKOMPSI, Sudarman, melalui kesempatan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Senin (09/05/2022).
“ Kami memang sengaja mengirimkan surat resmi ke APPSI agar dapat mengusulkan adanya DBH frekuensi bagi pemda yang selama ini langsung dipunggut oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenkominfo,” jelasnya.
Sementara itu, Kadiskominfo kaltim, M Faisal yang juga merupakam Wakil Ketua 1 ASKOMPSI mengatakan bahwa, telah menyerahkan surat usulan tersebut. Tentu saja dengan harapan bisa menjadi usulan dan masukan dari APPSI ke Pemerintah Pusat.
“ Saya sudah menyerahkan secara langsung surat usulan mengenai DBH frekuensi dari ASKOMPSI kepada Gubernur Kaltim dan juga Ketua Umum APPSI mulai acara di Bali hari ini dan mendapatkan respon yang baik,” pungkasnya.
Faisal juga menambahkan, Mentei Kominfo pernah berstatemen bahwa, pajak Kementrian Kominfo juga terus meningkat, bahkan Kementrian Komunikasi dan Informatika salah satu penghasil PNPB teringgi pada sektor Non Migas dalam kurum waktu 2015 sampai 2020.
[Asg|Adv Diskominfo Kaltim]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
