Infokaltim.id, Samarinda- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan minyak goreng hingga kenaikan pajak pertamban nilai (PPN) menjadi 11 persen menjadi perhatian dari kalangan masyarakat, terutama datang dari para Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Samarinda.
Keprihatian terhadap sejumlah kebijakan pemerintah menaikan BBM hingga PPN tersebut sehingga membuat HMI Samarinda mengadu dengan menyambangi para wakil rakyat yaitu DPRD Samarinda.
Kehadiran sejumlah aktivis HMI Samarinda melakukan audensi tersebut disambut oleh para unsur pimpinan DPRD Samarinda, yaitu Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi dan Subandi serta Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti berserta jajaran anggota lainnya. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Samarinda, Kamis (07/04/2022).
Rusdi mengatakan, pertemuan antara pihaknya dengan sejumlah aktivis HMI Samarinda tersebut membicarakan mengenai sejumlah persoalan kebijakan pemerintah pusat menaikan BBM, kelangkaan minyak goreng serta kenaikan PPN.
“Itu sebagai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, intinya bahwa aspirasi dan keluhan ini akan kami tampung dan membahas diinternal kami,” ungkap Rusdi.
Selain itu juga, kata Rusdi, HMI Samarinda pun menyuarakan tentang Rancangan Undang-Undang (RRU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), sebab belakangan ini Indonesia termasuk di Samarinda juga kekerasan seksual kerap terjadi,
“Sehingga mereka mendorong agar RUU PKS dapat disahkan, supaya melindungi dan membarantas kekerasan tersebut,” ujarnya.
Sedangkan, Subandi mengapresiasi kehadiran HMI Samarinda melakukan dialog dengan membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
“Ini salah satu bentuk kepedualian mahasiswa terhadap masyarakat dengan semua persoalan ekonomi, sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat,” tuturnya.
[Ard|Sdh]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
