Infokaltim.id, Samarinda- Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) belum melakukan komunikasi resmi dengan DPRD terkait rencana kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam sektor ketahanan pangan.
Meskipun rencana tersebut sudah beredar di kalangan pejabat internal pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum ada pembahasan atau pemberitahuan secara formal kepada pihak legislatif.
“Memang, rencana itu sedang digagas oleh Pak Gubernur. Namun, hingga kini, beliau belum memberikan informasi langsung kepada Dewan. Jadi, kami di DPRD belum menerima dokumen resmi atau penjelasan lebih lanjut tentang kerja sama tersebut,” ungkap Hasanuddin, Senin (19/5/2025).
Lebih lanjut, Hasanuddin menyebutkan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih lanjut sampai mendapatkan penjelasan resmi dari Gubernur Kalimantan Timur.
Ia pun mengarahkan agar pertanyaan seputar rincian teknis kerja sama itu disampaikan langsung kepada Gubernur Kaltim, mengingat belum ada saluran resmi untuk melibatkan DPRD dalam pembahasan tersebut.
“Sebagai langkah pertama, lebih baik ditanyakan langsung ke Pak Gubernur. Sebab, sampai saat ini kami belum menerima komunikasi apapun. Namun, dalam waktu dekat kami berencana mengadakan rapat koordinasi dengan Gubernur,” jelasnya.
Hasanuddin juga menambahkan bahwa rapat koordinasi tersebut kemungkinan besar akan dilaksanakan pada hari Kamis mendatang, setelah beberapa kegiatan kedewanan selesai.
“Insya Allah, kalau tidak ada halangan, hari Kamis kita akan melakukan koordinasi. Setelah itu, kami akan dapat memberikan penjelasan yang lebih pasti mengenai detail kerja sama ini, termasuk dampaknya terhadap ketahanan pangan di Kaltim,” ujarnya.
DPRD, menurut Hasanuddin, mendukung penuh semua inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi hal tersebut harus dilakukan secara jelas dan transparan, serta melibatkan koordinasi dengan DPRD.
Hal ini penting mengingat kerja sama ini berkaitan dengan anggaran dan kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan harus mempertimbangkan segala aspek agar tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.
“Kami di DPRD tentu siap mendukung, selama kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim. Apalagi jika berkaitan dengan ketahanan pangan, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” tutup Hasanuddin.
[anr|anl|adv]